Jokowi Pertahankan Kementerian Agama

Jakarta, Bhirawa
Presiden terpilih Joko Widodo memastikan tidak akan menghapus keberadaan Kementerian Agama di kabinet pemerintahannya nanti. Pria yang akrab disapa Jokowi ini menampik isu yang santer beredar bahwa ia akan mengubah nama lembaga itu menjadi Kementerian Haji, Zakat, dan Wakaf.
“Siapa bilang, itu tidak benar. Senangnya kok isu seperti itu,” ujar Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu ( 17/9).
Jokowi meminta masyarakat tidak banyak berspekulasi lagi soal struktur kabinet pemerintahannya. Ia berjanji akan segera mengumumkan nama-nama kementerian di kabinetnya dan nama-nama yang ia percaya tepat untuk mengisi posisi-posisi menteri. “Belum final. Nanti kalau sudah final kita akan sampaikan,” ujar Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi mengumumkan jumlah menteri yang ada di kabinetnya nanti yakni sebanyak 34 kementerian. Kemudian 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari profesional partai. Hal lain yang kemudian hangat dibicarakan publik adalah kabar Jokowi-JK yang akan menghapus Kementerian Agama dan mengganti dengan Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf.
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Muhammad Sulton Fatoni mengatakan keberadaan Kementerian Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang bangsa Indonesia, tepatnya perebutan ideologi bangsa pascakemerdekaan.
“Sejarah bangsa ini masih mudah ditelusuri dan dibaca, termasuk sejarah keberadaan Kementerian Agama yang sangat berkaitan dengan perdebatan tentang Pancasila, Islam, Nasionalisme, Komunisme, dan Sekulerisme. Saya yakin duet Jokowi-JK tidak akan menghapus Kementerian Agama,” katanya.
Di balik tugasnya saat ini, kata Sulton, Kementerian Agama adalah simbol atas substansi kesepakatan anak bangsa dalam menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Kementerian Agama,merupakan jalan tengah antara paham negara agama dengan negara sekuler. “Saya ingat pernyataan Kiai Wahid Hasyim, salah seorang Pendiri Republik ini, Kementerian Agama pada hakikatnya adalah jalan tengah antara teori memisahkan agama dari negara dan teori persatuan agama dan negara,” tuturnya.
Penghapusan Kementerian Agama, jika benar dilakukan, dikhawatirkan akan memicu terbukanya problem lama anak bangsa atas perebutan ideologi negara. Mengenai Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat, menurut Sulton hanya akan mendorong terjadinya pendangkalan substansi Kementerian Agama.
“Kementerian Agama itu menyangkut ideologi masyarakat Indonesia, sedangkan Kementerian Wakaf, Haji, dan Zakat tak jauh-jauh dari urusan materi. Selama ini soal materi kan sudah ada yang mengurus,” katanya.
Senada dengan Sulton, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yunahar Ilyas mengatakan Kementerian Agama sangat dibutuhkan untuk mengurusi semua persoalan yang berkaitan dengan agama di Tanah Air dan menjauhkan dari bentuk negara sekuler.
“Kalau nama kementerian seperti itu, lantas mengurusi pernikahan, pendidikan agama dan lainnya bagaimana? Menurut kami harus tetap namanya Kementerian Agama,” kata Guru Besar Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jogjakarta tersebut.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay menilai rencana penggantian nama Kementerian Agama menjadi Kementerian Haji, Zakat dan Wakaf oleh Jokowi-JK tidak perlu dan kurang tepat.
“Nama itu menimbulkan kesan persoalan agama hanya berkaitan dengan haji, zakat dan wakaf. Padahal, persoalan agama menyangkut hampir semua dimensi kehidupan, terutama bagaimana membumikan ajaran-ajaran suci agama,” katanya.
Saleh mengatakan keberadaan Kementerian Agama merupakan wujud implementasi sila pertama Pancasila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Kementerian Agama juga merupakan wujud pelayanan pemerintah kepada umat beragama.
Walau tidak boleh mencampuri keyakinan agama seseorang, tetapi menurut Saleh negara wajib memfasilitasi pengamalan ajaran agama yang diakui di Indonesia. Jokowi-JK tidak perlu mengganti nama Kementerian Agama. Selama ini, keberadaan kementerian tersebut masih dibutuhkan oleh masyarakat. Tinggal bagaimana posisi menteri agama diisi orang-orang terbaik dan berintegritas.  [ins.ira]