Jokowi-SBY Bicarakan Perppu Pilkada

Jokowi-SBYJakarta, Bhirawa
Pengamat politik dari Reform Insitute Yudi Latif menilai jika DPR RI menolak Perppu No 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) akan berbahaya karena terjadi kevakuman hukum yang melandasi proses pemilihan kepala daerah.
“Karena penerbitan Perppu No 1 tahun 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekaligus membatalkan UU No 22 tahun 2014 tentang Pilkada,” kata Yudi Latif pada diskusi “Pilar Negara: Menumbuhkan Komitmen Menjaga Kedaulatan Negara” di Gedung MPR/DPD/DPD RI, Jakarta, Senin (8/12) kemarin.
Menurut Yudi Latief, jika DPR RI menolak Perppu No 1 tahun 2014 dan UU No 22 tahun 2014 tentang Pilkada juga sudah dibatalkan, maka tidak ada lagi aturan perundangan yang melandasi proses pemilihan kepala daerah sehingga terjadi kevakuman hukum. Karena itu, kata dia, DPR RI agar lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang untuk menerima atau menolak Peppu No 1 tahun 2014 yang diterbitkan oleh Presiden SBY.
“Jika DPR RI menolak Perppu, maka perlu menerbitkan aturan perundangan yang baru untuk dapat melaksanakan pilkada,” katanya.
Ia menjelaskan, sebelum adanya UU yang baru, maka Presiden memiliki kewenangan untuk mengisi jabatan kepala daerah baik gubernur, maupun bupati dan walikota dengan menunjuk penjabat melalui Menteri Dalam Negeri.
Direktur Eksekutif Reform Institute ini menjelaskan, dalam UU NRI 1945 mengamanahkan, pembuatan undang-undang dilakukan oleh Presiden dan DPR RI.
“Jika Presiden tidak mau membuat UU baru, maka Presiden dapat seterusnya menunjuk pejbatan kepala daerah. Ini akan merugikan partai-partai politik yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan calon kepala daerah,” katanya.
Jokowi-SBY Bicarakan Perppu Pilkada
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membicarakan Peraturan Pengganti Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (Perppu Pilkada) dalam pertemuan keduanya di Istana Merdeka, Jakarta.
“Tadi Pak Jokowi sempat mengangkat permasalahan Perppu tentang Pilkada,” kata SBY kepada wartawan seusai pertemuan tersebut di teras Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/12), yang juga didampingi Presiden Jokowi.
Perppu Pilkada merupakan upaya Presiden SBY saat itu untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah langsung setelah DPR sebelumnya merevisi dan mengesahkan UU tentang Pilkada yang tidak langsung (melalui DPRD).
Presiden Jokowi menerima SBY yang kini sebagai Ketua Global Green Growth Institute (GGGI) sekitar 40 menit. GGGI merupakan lembaga internasional yang berkedudukan di Korea Selatan.
“Kebetulan kami punya posisi yang sama untuk bersama-sama mengawal Perppu itu sehingga Insyaallah bisa diterima oleh DPR, kata SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.  Ia menambahkan, dirinya dan Presiden Jokowi sepakat pemilihan langsung kepala daerah, sesuai dengan aspirasi rakyat dan baik untuk keberlanjutan demokrasi.
“Terutama dalam pemilihan kepal daerah. Intinya dua itu yang kami tukar pikiran dan bahasnya dalam situasi yang amat baik, 100 persen (sepakat). Mudah-mudahan baguslah untuk ke depannya begitu,” kata SBY. [ant.ira]

Keterangan Foto : Presiden Jokowi bertemu mantan Presiden SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/12) kemarin.

Rate this article!
Tags: