Rombongan DPRD Magelang saat diterima DPRD Jombang
Jombang, Bhirawa.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Magelang Jumat (17/03). Forum pertemuan di laksanakan di Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jombang. Komisi 2 DPRD Magelang yang membidangi Pertanian, Pariwisata, dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) lebih banyak melakukan studi komparasi tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jombang. “Pendapatan Asli Daerah kami masih sebesar sekitar 280 Milyard Rupiah, masih di bawah Jombang,” papar Sarwo Edi ketua Komisi 2 DPRD Magelang, saat memaparkan kondisi dan potret yang ada di Kabupaten Magelang.
Beberapa sektor unggulan di Kabupaten Magelang antara lain Pertanian, UMKM, dan Pariwisata dengan nominal Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah ( APBD ) sebesar Rp 2,183 Miliar. Masih kata Sarwo Edi, Jumlah desa di Kabupaten Magelang sebanyak 367 desa dan lima kelurahan. Angka ini lebih besar dari Jombang dengan 302 desa dan empat kelurahan. “Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan DPRD Kabupaten Magelang melakukan Kunker ke Jombang,” imbuhnya.
Sementara itu Rohmad Abidin, Ketua Komisi B DPRD Jombang memberikan paparan tentang kondisi Jombang. Rohmad mengatakan target PAD Jombang tahun ini terlampaui. “Dari angka yang menjadi target yakni 341 Milyard Rupiah, terealisasi sebesar 353 Milyard Rupiah,” papar Rohmad.
Pendapatan dari sektor pajak dan restribusi masih mendominasi perolehan untuk PAD Jombang. Dari pajak, di peroleh pemasukan PAD sebesar 84 Miliar Rupiah, sementara retribusi menyumbang angka 62 Miliar Rupiah. APBD Jombang tahun 2017 mencapai angka 2, 345 Triliun Rupiah.
Rohmad pun menambahkan beberapa capaian yang di dapatkan Kabupaten Jombang. Diantaranya, proses perencanaan pembangunan yang masuk pada nominasi terbaik se-Jawa Timur tahun ini. “Tahun ini, hampir seluruh proses pembukaan Musrenbangkec di Jombang, dihadiri oleh Bupati dan pejabat yang lain,” tambah Rohmad.
Selain sektor pajak dan restribusi, beberapa BUMD di Jombang juga menyumbang PAD antara lain, Bank Jombang, PDAM, dan Apotik Seger. Sempat muncul pertanyaan dari anggota komisi 2 Magelang tentang proteksi Pemkab Jombang terhadap UMKM dengan adanya toko modern.
Terkait hal itu, Ketua Komisi A DPRD Jombang Cakup Ismoko mengungkapkan sebelum regulasi dari pusat (Permendag) tentang aplikasi sistem ekonomi global, Jombang mempunyai regulasi yang mengatur jarak minimal antara toko modern dengan pasar desa. Waktu itu ada aturan minimal harus berjarak satu kilometer. “Namun setelah ada permendag tersebut, Jombang pun akhirnya meniadakan aturan tentang jarak minimal,”ungkap Cakup.
Meskipun demikian, anggota Komisi B Jombang, Ahmad Makin menambahkan wacana yang bisa di pakai untuk tetap melindungi pedagang kecil di Jombang. “Kita sedang mencari formula untuk memproteksi pedagang kecil. Salah satu ide adalah dengan mendorong toko modern yang bisa dikelola dengan sistem koperasi yang anggotanya pedagang- pedagang di sekitar toko modern,” ungkap Makin.
Disadari, untuk perolehan PAD dari sektor pariwisata Kabupaten Jombang masih agak tertinggal dari Kabupaten Magelang. Seperti diketahui, Magelang memiliki destinasi wisata yang mendunia, yakni Candi Borobudur. Sementara itu Wisata religi Makam Gus Dur di Jombang secara ekonomi sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, terutama bagi ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL). [rur,adv]
