DPRD Jatim, Bhirawa
KPU Jatim resmi sudah mengumumkan hasil Pileg 2014, dan hasilnya hampir 57% dari 100 kursi anggota legislatif di DPRD Jatim diwarnai wajah baru. Pun untuk partainya, ternyata pada Pileg 2014 kali ini Hanura hanya mendapatkan 2 kursi atau berbeda pada Pileg 2009, Hanura mampu meraih 4 kursi. Begitu pula dengan PKNU ternyata tak lolos dalam Pileg 2014 akibat tak memenuhi verifikasi KPU terkait kepemilikan pengurus hingga tingkat ranting.
Tentu saja hal ini berimbas pada jumlah fraksi di DPRD Jatim. Jika dalam Pileg 2019, ada 10 fraksi maka pada Pileg 2014 diprediksikan berkurang antara satu sampai dua dan menjadi hanya sekitar 8-9 fraksi. Hal ini dibenarkan oleh Sekwan DPRD Jatim Soekardo.
Menurutnya, dengan Hanura mendapatkan dua kursi, maka untuk membentuk fraksi mereka harus gandeng dengan fraksi yang memiliki empat kursi atau lebih. ”Hanura bisa bergabung dengan Nasdem yang dalam Pileg 2014 mendapatkan empat kursi. Sementara syarat untuk menjadi satu fraksi minimal harus enam kursi,”tegas Soekardo, Senin (19/5).
Ditambahkannya, yang sudah pasti membentuk satu fraksi adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai parpol pemenang dalam Pileg 2014 di Jawa Timur dengan 20 kursi, PDI Perjuangan dengan 19 kursi dan Gerindra juga Demokrat masing-masing 13 kursi disusul Partai Golkar dengan 11 kursi.
Urutan keenam Partai Amanat Nasional (PAN) dengan perolehan 7 kursi, sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat 6 kursi serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat 5 kursi. ”Jika sebelumnya PPP bergabung dengan PBR membentuk satu fraksi, karena PPP pada Pileg 2009 hanya mendapat 4 kursi, saat ini mereka sudah dapat membentuk fraksi sendiri,”tambahnya.
Tentu saja dengan berubahnya jumlah fraksi dan jumlah kursi di DPRD Jatim akan berimbas pada pembuatan keputusan. Jika sebelumnya Fraksi Demokrat lebih menguasai setiap arah kebijakan yang diputuskan di wilayah legislatif, kini banyak bergeser, karena PKB yang sebelumnya pada Pileg 2009 pada urutan ketiga kini menjadi pemenang dalam Pileg 2014.
”Karenanya Partai Demokrat harus segera melakukan koalisi dengan PKB, PAN, PKS, PPP, Golkar dan Gerindra yang memang mungkin bisa diajak kerjasama untuk mengamankan kebijakan Gubernur Soekarwo,”tegas sumber di DPRD Jatim yang tak mau disebut.
Memang diakui dalam Pilgub 2013 lalu, parpol di atas selain PKB mendukung penuh kemenangan pasangan Soekawo-Saifullah Yusuf (KarSa) jilid II. Namun demikian dalam politik semuanya dapat berubah. Untuk itu, PD juga harus bisa merangkul sebagian besar fraksi di DPRD Jatim. Apalagi dari caleg baru yang akan duduk di DPRD Jatim periode 2014-2019 ada beberapa merupakan Ketua Partai di Jatim, seperti PKS, PKB, PPP hingga PDIP.
”Yang pasti pendekatannya ke depan lebih sulit, karena banyak Ketua Partai duduk sebagai anggota DPRD Jatim,”tegas pakar politik dari Unair, Emanuel Sudjatmiko. [cty]
Keterangan Foto : Drs. Sukardo, MSi
