Sosiliasi yang tidak mkasimal yang dilakukan oleh KPUK disinyalir sebagai penyebab rendanya partisipasi pemilih. (Khoirul Huda/bhirawa)
Tuban, Bhirawa
Mengejutkan memang, hampir sebagian besar warga wilayah yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015 kemarin partisapiasi pemilihnya menurun, bahkan ada yang sampai dua kali lipat dibanding pilkada sebelumnya, tak terkecuali di Kabupaten Tuban.
Masyarakat yang memiliki hal pilih tapi tidak digunakan atau Golongan Putih (Golput) dari data perhitungan sementara yang dilakukan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Tuban diperkirakan mencapai 57 persen atau partisipasi pemilih di Pilkada Tuban kali ini sangat rendah. “Hitungan sementara kami, angka golput sekarang masih dikisaran 57 persen,” kata Ketua KIPP Tuban, Aris Deni, (10/12).
Data sementara KIPP, selain Golput, perhitungan suara yang sah (kurang dari 43 persen) masih diungguli Pasangan Calon (Paslon) Petahana (Incumbent), H. Fathul Huda dan Ir.H.Noor Nahar Hussein, M.Si (HudaNoor) sebanyak 61 persen, dan sisanya paslon jalur independen, Zakky Mahbub,SH.I dan Dra. Dwi Susiantin Budiarti (Zadit) dengan prosentase 38,8 persen. “Masih sangat dimungkinkan untuk berubah dan berkembang, karena ini hitungan sementara kami, ” jelas Aris Deni.
Penyebab banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih dalam analisa KIPP, di antaranya faktor ketidakpuasan publik atas jalannya pemerintahan. Selain itu, yang cukup berpengaruh adalah berkembangnya isu, bahwa paslon independen disinyalir merupakan paslon bayangan dari paslon petahana. Sehingga masyarakat semakin enggan menggunakan hak pilihnya. “Dengan hal tersebut, membuat warga berpikir percuma mempergunakan hak pilihnya,” terang Aris Deni.
Sementara dalam hitungan sementara Tim Pemenangan ?HudaNoor di Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Tuban, Jl. Wahidin Sudorohusodo mendapatkan 60,83 %, sementara Zadit mendapat 39% dari 936.768 daftar pemilih tatap (DPT). “Alhamdulillah, itu data sementara dari rekap tim kami, untuk kepastianya kita nunggu hasil rekap dan keputusan KPUD Tuban,” kata HM. Miyadi, S.Ag, MM ketua Tim Pemenangan HudaNoor (10/12).
Miyadi juga mengungkapkan, data tersebut belum termasuk tiga kecamatan yang belum selesai melakukan penghitungan yang direkap tim kecamatan. Tiga kecamatan tersebut diantaranya Kecamatan Kerek, Kecamatan Tuban, dan Kecamatan Plumpang.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari Tim Zadit terkait klaim suara yang didapat Timnya, Ketua Tim Zadit, Mastain, berulang kali saat dikonfirmasi terdengar nada sambung aktif, tapi tidak diangkat. Begitu pula pesan singkat yang dikirim tak dibalas.
Salahkan KPUK
Sementara itu, muncul anggapan, rendahnya partisipasi disebabkan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tuban tidak efektif sehingga tidak mampu menjaring partisipasi warga Tuban yang hampir setengah dari umlah warga yang memiliki hak pilih.
“Dari pandangan kami sebagai pengawas, tingginya Golput bisa jadi dari segi sosialisasi yang tidak banyak atau belum mampu memberikan pengaruh kepada warga agar datang ke TPS, Ini termasuk rendah, dibanding Pilkada tahun 2011. Saat itu Golput hanya 23,76 persen dan warga yang menggunakan hak pilihnya mencapai 76,24 persen,” kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Tuban Sulamul Hadi.
Terpisah, komisioner KPUD Tuban Divisi Sosialisasi, Yayuk Dwi Agus Sulistyo Rini yang dikonfirmasi soal sosialisasi yang dinilai belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, pihaknya memastikan jika sosialisasi yang dilakukan sudah maksimal. Selain itu sosialisasi juga sudah dilakukan oleh jajaranya hingga tingkat bawah hingga hari pelaksanaan coblosan.
“Saya pikir sosialisasi yang dilakukan KPU sudah maksimal, bahkan kami masih sosialisasi dihari yang sama coblosan dan meminta warga menggunakan hak pilihnya melalui Mushola dan Masjid, setelah berkeliling di sore hari sebelumnya,” jawab Yayuk.
Pernyataan berbeda justru diungkapkan Ketua DPRD Tuban Miyadi, menyikapi minimnya partisipasi masyarakat, menurutnya minimnya partisipasi lebih disebabkan kurangnya kesadaran berpolitik masyarakat. Sehingga mereka enggan datang ke TPS dan memilih melakuka aktifitasnya masing-masing daripada menyalurkan hak pilihnya. “Kalau saya menyikapi kesadaran berpolitik masyarakat yang masih rendah,” kata Miyadi.
Namun begitu Miyadi cukup bangga dengan sebagian warga Tuban yang masih mau datang ke TPPS, sebab pilkada Tuban tahun ini menurut pengamatanya cukup bersih dari aksi kecurangan, bahkan tidak diketahui indkasi politik uang.
Dia menyimpulkan partisipasi warga sebanyak 52 persen itu murni atas kesadaran sendiri. “Saya mengapresiasi 52 persen warga Tuban yang mau datang ke TPS, dan yang saya ketahui tahun ini bersih sehingga yang ke TPS itu murni kesadaran bukan karena ada Vitamin (politik uang),” kata Miyadi. [hud]
