Jumlah Warga Miskin di Sidoarjo Bertambah dari 135 Ribu Menjadi 139 Ribu

Rapat koordinasi untuk menentukan indikator warga miskin penerima bantuan tunai yang kena dampak Covid-19. [alikus/bhirawa].

Sidoarjo, Bhirawa
Warga miskin di Kab Sidoarjo yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pada tahun 2021 ini, ada sebanyak 139.479 KPM atau Keluarga Penerima Manfaat.

Jumlah tersebut mengalami penambahan bila dibandingkan dengan tahun 2020, yang ada sebanyak 135.572 KPM.

Menurut Kepala Dinas Sosial Kab Sidoarjo, Drs Tirto Adi MM, penerima Bansos akibat Covid-19, tidak hanya diberikan kepada DTKS yang ada di wilayah desa. Namun juga yang ada di wilayah Kelurahan.

“Rencananya tiap kelurahan akan diseleksi penerimanya dan dijatah untuk 100 KPM,” komentar Tirto Adi, Selasa (26/1) kemarin, usai rapat koordinasi dengan OPD terkait dan wilayah kecamatan yang ada kelurahannya.

Seperti Kec Taman, Kec Krian, Kec Sidoarjo dan Kec Porong.

Pada tahun 2021 ini, dana yang tersedia ada sebanyak Rp2.25 miliar. Akibat Covid-19, menurut Tirto, orang yang tadinya tidak miskin berubah menjadi miskin.

Dalam kesempatan yang sama, dikatakan Kabag Pemerintahan Pemkab Sidoarjo, Drs Imam Mukri Effendy MM, jumlah total kelurahan yang ada di Kab Sidoarjo sebanyak 31 kelurahan.

Menurut Imam, warga miskin yang berada di kelurahan juga akan diberikan bantuan akibat dampak Covid-19, supaya tidak ada kesan kesenjangan.

Menurut Imam, perlu adanya penyederhanaan terkait indikator kemiskinan bagi penerima.

Dalam kesempatan itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Sidoarjo, Probo Edi Sunarno SSos MM, memaparkan ada 14 indikator kemiskinan versi Kementerian Desa.

Namun menurut Probo, kalau mengacu pada 14 indikator tersebut, akan sulit dan tidak mungkin tepat untuk menemukan adanya kemiskinan di Kab Sidoarjo. Maka itu, perlu dilakukan penyederhanaan indikator yang mengacu pada Kemendagri.

Hasil penyederhanaan untuk sasaran penerima bantuan langsung tunai akibat dampak Covid-19 itu, diantaranya meliputi untuk keluarga yang belum pernah mendapat program keluarga harapan (PKH), keluarga yang belum dapat Bansos, belum dapat BPNT, kehilangan kerja, keluarga yang rentan sakit kronis menahun, belum masuk dalam DTK dan belum dapat jaring pengaman sosial (JPS) dari Provinsi.

Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra Pemkab Sidoarjo, M.Ainur Rahman AP MAP, mengatakan anggaran dari bantuan langsung tunai (BLT) pada tahun 2021 ini tidak sebesar pada tahun 2020 lalu. Maka itu, dirinya mengatakan penerima pada tahun 2021 ini, kriteria penerima bantuan tersebut harus disepakati bersama-sama. (kus)

Tags: