KA Cepat Lebih Layak Dibangun di Luar Jawa

Foto: ilustrasi

Foto: ilustrasi

Jakarta, Bhirawa
Senator asal ibukota DKI Jakarta, AM Fatwa mengusulkan pembatalan proyek KA cepat Jakarta-Bandung. Sebab proyek KA cepat seharga Rp78 triliun itu tidak ada urgensinya, mengingat Jakarta-Bandung yang hanya ber jarak 150 km itu, mudah dicapai dengan kendaraan pribadi maupun  umum. Angkutan umum bahkan melimpah lewat darat via Tol maupun non Tol, lewat jalur KA dan jalur Udara.
“Dana Rp78 triliun lebih tepat dan pantas dipakai untuk membangun infrastrutur diluar Jawa. Seperti di Papua, Sulawesi, Kalimantan dsb. Presiden Jokowi juga mesti memenuhi janji kampanye, yakni membangun Tol Laut, yang akan memperlancar trans portasi pelosok Indonesia,” ujar AM Fatwa dalam dialog kenegaraan ber-tema “Menjawab Hak Bertanya DPD RI tentang Urgensi Perpres KA Cepat Jakarta-Bandung”, Rabu (4/11). Hadir sebagai nara sumber lainnya, pengamat politik dari UI Dr Muhammad Nasih dan dari Masyarakt Transportasi Indonesia(MTI) Milatia Kusuma.
Dalam menggunakan Hak Bertanya AM Fatwa anggota DPD RI mengingatkan Presiden pada program Nawa Cita, membangun Indonesia dari pinggir. Yakni dengan memperkuat daerah dan desa dalam untuk memperkokoh NKRI. Pembangunan KA cepat Jakarta- Bandung akan memperlebar kesenjangan Jawa dengan luar Jawa. Lagipula Indonesia bukan hanya Jawa.Terutama Indonesia Timur sampai kini sangat miskin infrastruktur darat maupun laut.
“KA cepat layak dan tepat dibangun di Sumatera dari Lampung hingga Banda Aceh. Atau di Kalimantan dari Balikpapan di Kaltim hingga Pontianak di Kalbar. KA cepat Jakarta-Surabaya itu masih masuk akal, meskipun lebih layak di luar Jawa. Jakarta-Bandung, untuk siapa ? Itu hanya memenuhi keinginan para Taipan saja,” pedas Fatwa.
Dia mengkhawatirkan investor China bakal menggarap proyek KA cepat ini dengan mengusung tenaga ahli dan kuli-kuli dari negaranya. Jika tidak diwaspadai, tenaga kerja Indonesia akan tersisihkan. Apalagi sudah tidak ada aturan tenaga kerja asing harus bisa berbahasa Indonesia. Dengan cara ini, alih tehnologi dalam proyek KA cepat ini tidak terlaksana.
“Dalam setahun pemerintahan Jokowi-JK, lebih banyak meresmikan proyek infrastruktur  di Jawa. Mulai dari tol Gempol-Pandaan, tol Cipali, bendungan Jati Gede, PLTU Batang pengeboran perdana MRT, pembangu nan LRT Jakarta,” tandas Fatwa.
Mohamad Nasih merasa heran, kenapa yang mempertanyakan masalah KA cepat ini DPD, bukannya DPR. Padahal yang memiliki kekuatan yang signifikan adalah DPR bukan DPD, nampaknya DPR saat ini terlena dalam proses Pilkada dan proses kekuasaan seperti mau membangun gedung Parlemen yang megah yang bertaraf internasional.
“Pemerintah harus memperhitung kan dengan cermat aspek politik dan aspek ekonomi dalam pembangunan KA cepat ini. Investor China biasanya membawa sekaligus pekerja SDM sendiri. Jika demikian halnya, harus diwaspadai gesekan-gesekan yang bakal timbul,” pesan M Nasih. [ira]

Tags: