Pj Bupati Mojokerto (kiri) Moh Ardy Prasetyawan menyaksikan tanda tangan komandan Kodim disaksikan Kapolres dan Kapolresta Mojokerto, Rabu (3/12) kemarin. (kariyadi/bhirawa).
Kab.Mojokerto, Bhirawa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto membagikan 608 unit sepeda motor kepada anggota Polisi dan TNI yang bertugas di desa (Babinsa dan Babinkamtibmas). Kendaraan operasional itu diterima langsung secara simbolis Kapolres Mojokerto dan kota serta Komandan Kodim 0815 Mojokerto di ruang SBK Pemkab Mojokerto, Kamis (3/12) kemarin.
Pembelian ratusan motor itu bersumber dari P-APBD 2015 Pemkab Mojokerto . Dana itu dialokasikan pada masing-masing kecamatan, dengan maksud agar sarana mobilisasi untuk 3 pilar keamanan yakni TNI, Polri, dan masyarakat bisa maksimal.
Pj Bupati Mojokerto, M. Ardi Prasetiawan, mengatakan penyerahan bantuan pinjam pakai kendaraan bermotor jangan diartikan sebagai indikasi ke arah politik. Ardy tegas menyatakan bahwa 3 pilar sinergitas adalah ujung tombak kestabilan wilayah dan juga pelayan masyarakat, maka fasilitas pendukung kinerja harus sejalan dan tepat guna.
Masyarakat menginginkan kinerja 3 pilar yang notebene adalah pelayan dan pengayom masyarakat, bisa memberi kinerja optimal dan maksimal. Kita sadar betul tuntutan itu, maka saya berharap agar penyerahan pinjam pakai kendaraan dinas ini tidak ditafsirkan sebagai indikasi politik ( memanfaatkan momentum Pilkada 2015),” terang Ardy.
Kapolres Mojokerto AKPB Budi Herdi Susianto, mengatakan dukungan sarana mobilisasi sangat penting untu kondisi geografis Mojokerto sebagai daerah penyangga dengan resiko kerawanan politik yang tinggi.
“Sebagai salah satu pengayom dan lini pengamanan di masyarakat, mengapresiasi dan berterimakasih. Kami berkomitmen untuk terus memaksimalkan kinerja, mengoptimalkan tugas Babinsa dan Babinkamtibmas agar lebih mudah dalam hal memberikan pelayanan,” tandasnya.
Dari 608 unit motor, bakal diserahkan masing-masing 2 unit di tiap desa atau kelurahan. “Penyerahan bakal kita lakukan secara bertahap, tentu dengan pengawasan dan tata kelola yang sesuai. Ini akan menjadi aset desa, operasioanl dan perawatan adalah tanggung jawab pihak penerima. Apabila ada kerusakan atau semacamnya, mohon untuk segera melakukan koordinasi,” urai Asisten Perkonomian dan Pembangunan Kabupaten Mojokerto, Musta’in. [kar]
