Drs. H Rijanto
Kab.Blitar, Bhirawa.
Kabupaten Blitar kembali meraih penghargaan tingkat Nasional, kali ini kabupaten dengan sebutan Seribu Candi ini berhasil mendapatkan penghargaan Nasional Award 2016 Kategori Komitmen 100 persen e-Procurement.
Penghargaan ini diberikan sebagai komitmen untuk meyelenggarakan pengadaan barang/jasa melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
Terkait hal ini, Bupati Blitar, Drs. H Rijanto di Pendopo Ronggo Hadinegoro memberikan apresiasi kepada seluruh SKPD, LPSE dan ULP Kabupaten Blitar yang telah bekerjasama mensukseskan program e-Procurement. “Dengan e-Procurement dalam membangun pengadaan di daerah lebih baik, serta mendapatkan kepercayaan dari penyedia, sehingga penyedia tidak ragu lagi melakukan pengadaan secara elektronik,” kata Drs. H Rijanto.
Hal senada juga disampaikan Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Blitar, Dra. Tuti Komariyati, MM, menurutnya penghargaan kali pertama yang diterima oleh Kabupaten Blitar ini sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam penanganan barang/jasa secara terbuka, tidak memenangkan rekanan tertentu. Barang yang dihasilkan juga yang terbaik. “Dengan prinsip-prinsip dasar e-procurement yakni efesiensi, efektifitas, terbuka dan berdaya saing, transparansi, adil dan non diskriminatif, akuntabilitas dan interoperabilitas,” kata Dra. Tuti Komariyati, MM.
Selain itu menurutnya penerapan e-Procurement diharapkan mampu meminimalisir korupsi, e-procurement juga telah memberikan manfaat yaitu keuntungan langsung seperti meningkatkan akurasi data, meningkatkan efisiensi dalam operasi, proses aplikasi yang lebih cepat, mengurangi biaya administrasi dan mengurangi biaya operasi.
“Dan keuntungan tidak langsung antara lain e-procurement membuat pengadaan lebih kompetitif, meningkatkan customer services, serta meningkatkan hubungan dengan mitra kerja. Target kedepan, penghargaan ini harus dipertahankan,” ujarnya.
Di tempat terpisah, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blitar, Drs. Budi Kusumardjoko, M.Pd menyampaikan terima kasih kepada LKPP yang telah mengapresiasi kerja LPSE. “Penghargaan ini menjadi motivasi dalam mengelola LPSE Kabupaten Blitar lebih baik lagi,” terangnya.
Kepala Dishubkominfo ini juga mengingatkan pada Tahun 2013, Kabupaten Blitar pernah meraih penghargaan e-Procurement Award Kategori Kinerja Sistem Elektronik. Penghargaan ini sebagai apresiasi K/L/D/I di Indonesia yang berhasil melakukan sosilaisasi pelayanan barang dan jasa secara elektronik kepada masyarakat di seluruh penjuru tanah air.
“Sehingga mampu menjaring lebih banyak penyedia, serta kredibilitas pengadaan Indonesia dapat diperhitungkan dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat akan praktik pengadaan barang/jasa pemerintah yang efektif, efisien, dan bebas korupsi,” imbuhnya.
Seperti diketahui, pada Kamis, 3 Nopember 2016 di Balai Kartini Jakarta, diselenggarakan Rapat Kerja Nasional LPSE 2016 dengan Tema, ‘Penguatan Peran Serta LPSE Dalam Pembangunan Nasional Yang Berkualitas’.
Satu di antara kegiatan Rakernas LPSE 2016 adalah penyerahan National Procurement Award dengan beberapa kategori antara lain; Kategori Pejuang LPSE yang konsisten sejak awal, Kategori Komitmen 100 persen e-Procurement (Pemenuhan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 yang dilanjutkan pada Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi), Kategori Komitmen Penerapan Standar LPSE : 2014, Kategori Leadership dalam transformasi pengadaan secara elektronik, Kategori Peran LPSE Provinsi, Kategori Inovasi LPSE, Kategori LPSE “Fighting Spirit” (LPSE yang berjuang dalam keterbatasan berdasar availability & failure detected serta daerah remote) dan Kategori The Rookie (LPSE pendatang baru yang memiliki progress dalam 2 tahun terakhir) . Dan Kabupaten Blitar merupakan satu diantara daerah yang mendapatkan penghargaan Kategori Komitmen 100% e-Procurement.
Dalam Rakernas Kabupaten Blitar diwakili oleh Asisten Administrasi Umum, Drs. Miftachudin, MM. Peserta yang hadir sekitar 1.400 peserta terdiri dari kepala daerah, LPSE, praktisi, para pemerhati pengadaan barang dan jasa pemerintah (Word Bank, Asian Development Bank, Indonesia Coruption Watch, Indonesia Procurement Watch, dan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia). [htn.adv]
