Wabup Moh Qosim saat acara advokasi pengendalian penduduk. [kerin ikanto/bhirawa]
Gresik, Bhirawa
Meski Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Gresik cukup tinggi, yaitu 1,38% per tahun, namun Gresik masih mampu berhasil menekan angka pernikahan dini. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Gresik, pernikahan remaja di Gresik rata-rata di atas 20 tahun.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Bupati (Wabup) Gresik, Muhammad Qosim saat membuka acara advokasi pengendalian penduduk tingkat kecamatan dan desa serta pembinaan masyarakat peduli Keluarga Berencana (KB).
Acara yang diikuti sebanyak 500 kader dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) se Kab Gresik, berlangsung Wahana Ekspresi Pusponegoro, Rabu (13/12). Turut hadir Ketua TP PKK Kab Gresik, Hj Maria Ulfa Sambari, Ketua Dharma Wanita Pemkab Gresik, Ning Ngesti Utami Joko Sulistiohadi.
Menurut Wabup, kini ada 250 Pasangan Usia Subur (PUS) di Gresik. ”Ini tugas anda para kader dan PLKB untuk memotivasi mereka agar ikut dalam kepesertaan KB. Silahkan anda data dengan baik dan benar. Anda pantau perkembangannya tiap bulan,” pinta Wabup.
Wabup juga bangga karena kebanyakan masyarakat Gresik menikah diatas usia 20 tahun. Dari tingkat kematangan, pernikahan usia diatas 20 itu, menurut Wabup, sangat bagus. Hal ini untuk meningkatkan kualitas pernikahan, terutama peningkatan kualitas keturunan.
Wabup juga berharap agar mempersiapkan ledakan penduduk tahun 2020-2030. Pada era itu. Menurut Wabup, jumlah penduduk Indonesia usia 15-55 mencapai 70%. ”Kita beri penjelasan kepada masyarakat untuk mempersiapkan generasi mandatang dengan kualitas lebih baik. Agar generasi kita mendatang bisa bersaing dengan masyarakat lain,” tegas Wabup.
Sementara, Kepala Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Adi Yumanto mengatakan, di Gresik kepesertaan akseptor baru mencapai 28%. Prosentase ini lebih besar dibanding prosentase akseptor KB baru ecara nasional yang hanya 22%. Adi Yumanto juga menegaskan bahwa masyarakat Gresik jangan takut ber KB.
”Baik kaya ataupun miskin, ikut KB gratis. Bilang saja kepada para tenaga medis, minta kontrasepsi yang gratis yang disiapkan oleh oemerintah,” tuturnya.
Menurut Adi Yumanto, memang beberapa orang menginginkan kontrasepsi membeli sendiri (mandiri). Itu memang dibolehkan. ”Tapi pemerintah juga menyiapkan kontrasepsi gratis tidak usah membeli. Secara kualitas, fungsinya juga sama,” katanya.
Sementara, Kepala Bagian Humas dan Protokol, Suyono mengatakan, tahun 2015 Pemkab Gresik pernah mendapat penghargaan Satya Lencana Pembangunan bidang Keluarga Berencana dari Presiden RI. Saat itu jumlah peserta KB aktif di Gresik mencapai 70,1%. [eri]
