Bupati Fadeli menerima penghargaan dari Menteri PPPA-RI Yohana Yambise terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. [Suprayitno/bhirawa]
Kab Madiun, Bhirawa
Kabupaten Madiun kembali memperoleh apresiasi dari pemerintah pusat. Kali ini Pemkab. Madiun menerima penganugerahan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Pratama, Penghargaan diserahkan langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Yembise kepada bupati Madiun, H. Muhtarom, S.Sos di Kab. Pekanbaru Prov. Riau bersamaan dengan acara puncak peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2017, Sabtu (22/7). Penghargaan Kabupaten Layak Anak ini merupakan kali pertama diraih Kabupaten Madiun.
Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan Kabupaten/Kota yang mengintergrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak yaitu : Hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan, nama (identitas), status kebangsaan, makanan, akses kesehatan, rekreasi, kesamaan dan memiliki peras dalam pembangunan.
Menurut Bupati Madiun H. Muhtrom, S.Sos, dalam rangka mewujudkan Kab. Madiun sebagai Kabupaten Layak Anak, berbagai program kegiatan telah dilakukan oleh Pemkab. Madiun. Yakni menyediakan faslitas dan sarana prasarana bermain dan belajar bagi anak serta perhatian khusus pada anak anak agar mereka bisa mendapatkan tempat untuk bermain yang memadahi.
Dengan fasilitas tersebut diharapkan psykologi dan fisik anak dapat tumbuh dan berkembang secara benar dan layak. Semua upaya tersebut ternyata pada saat ada penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak oleh tim independen dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menyatakan, Kabupaten Madiun dinyatakan sebagai Kabupaten Layak Anak. Sehingga pada hari ini Kab. Madiun layak mendapatkan penghargaan kategori Pratama sebagai Kabupaten Layak Anak.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Madiun. Dra. Siti Zubaidah menjelaskan, sejak tahun 2006 Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI telah memperkenalkan Kota Layak Anak (KLA) melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Dalam Undang Undang Dasar 1945, Pasal 28 B ayat (2) ditentukan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU-PA).
Dikesempatan berbeda, Bupati Lamongan Fadeli juga menerima penghargaan dari Menteri PPPA-RI Yohana Yambise terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA-RI) Yohana Yambise di Pekanbaru-Riau kepada bupati kabupaten dan kota peraih penghargaan.
Penghargaan ini diberikan kepada bupati yang berkomitmen dan secara nyata mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Sedikitnya ada 24 indikator yang dikelompokkan dalam lima kluster untuk menetapkan kabupaten kota menjadi layak anak.
Bupati Lamongan Fadeli, menyatakan, keberhasilan daerah dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bukan semata-mata kerja pemerintah tetapi hasil dari kerjasama semua pihak. “Patut kita syukuri karena kita mendapat penghargaan layak anak secara nasional. Prestasi ini adalah prestasi kita semua masyarakat yang ikut mendukung program layak anak,” kata Fadeli, Sabtu (22/7).
Prestasi ini didahului dengan keras dan cerdas seluruh pemangku kepentingan terhadap hak-hak anak. Tahun 2012 lalu kami terbitkan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk menindaklanjutinya dibentuklah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pengaduan Kekerasan terhadap perempuan dan anak di tiap kecamatan.
Guna memantapkan pelaksanaan perlindungan anak saya perintahkan kepada Dinas Pendidikan untuk memasukkan Pendidikan budi pekerti dan sopan santun dalam kurikulum pendidikan. Dengan demikian secara sinergis program pendidik dan perlindungan anak berjalan dengan baik. Penghargaan Kabupaten Layak Anak ini melengkapi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang sudah diraih oleh Lamongan Desember tahun lalu. [dar,yit]
