Foto Ilustrasi
Sidoarjo, Bhirawa
Pemkab Sidoarjo memperoleh ‘pendapatan’ sebesar Rp909 miliar. Secara riil pendapatan akan meningkatkan anggaran, tetapi konsekuensinya menimbulkan beban bagi OPD untuk bisa menyerap anggaran belanja langsung.
Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Bambang Pujianto, Kamis (18/1) menyebutkan hampir semua OPD menyumbangkan Silpa besar. Terbesar adalah dinas Perumahan dan Pemukiman yang menyumbangkan Silpa Rp41,5 miliar atau 68% dari anggaran belanja Rp61 miliar. Sebenarnya bukan tak mampu menyerap, tetapi tidak bisa menyerap karena belanja lahan untuk RSUD Krian, tidak bisa direalisasi. Sehingga Silpa dinas sebagai penghematan.
Dinas PUPR Sidoarjo yang menjadi ujung tombak dalam menjalankan proyek infrastruktur daerah, hanya bisa menyerap 54% saja, dari anggaran Rp567 miliar, yang direalisasi hanya Rp309 miliar, dan ‘menyumbang’ Silpa Rp258 miliar. Dinas pendidikan menyumbang Silpa besar pula dari penghematan belanja tidak langsung Rp212 miliar dan belanja langsung Rp47 miliar.
Belanja tidak langsung menyumbang Silpa besar karena dari penghematan, anggaran belanja tidak langsung yang lebih Rp1 triliun itu tidak bisa digunakan maksimal,karena dalam kurun tahun 2017 ada banyak PNS yang tadinya direncanakan mendapat kenaikan tunjangan, tidak dapat terlaksana.
Kadiknas Dr Mustain, menyebut Silpa dari belanja tidak langsung ini merupakan penghematan karena tidak bisa diserap. ”Harus dibedakan, mana Silpa dari anggaran yang tidak bisa diserap dan Silpa yang tidak mampu diserap,” terangnya. [hds]
