Kabupaten Sidoarjo Tempat Cocok Kaji SOP Tata Laksana

Bupati Saiful Ilah memukul gong tanda dimulainya Raker pengembangan SOP bagi Pemerintah Daerah di Swiss Bellin Hotel, Juanda, Sidoarjo. [alikus/bhirawa]

Pemkab Sidoarjo, Bhirawa
Kepala Biro Organisasi Tata Laksana Sekjen Kemendagri, Sugeng Hariono, mengatakan standart operasional prosedur (SOP) tata laksana dari Kemendagri, supaya tidak hanya dijadikan sekedar teori saja. Namun juga harus dikaji.
Menurut Sugeng, yang hadir dalam Raker pengembangan SOP bagi Pemerintah daerah, yang digelar di Hotel Swiss Bellin, Juanda, Kabupaten Sidoarjo itu, Rabu (13/11) kemarin, tempat paling cocok untuk mengkaji pengembangan SOP Kemendagri itu adalah Kabupaten Sidoarjo.
Sugeng Hariono sempat mengatakan kalau Kabupaten Sidoarjo sempat dua kali menerima penghargaan atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) terbaik di Indonesia.
“Di Sidoarjo termasuk daerah yang bisa jadi contoh dan ditiru pengembangan SOP nya,” kata Sugeng, dihadapan peserta pengembangan SOP dari 34 Provinsi dan yang juga dihadiri oleh Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah.
Menurut dirinya SOP tata laksana dari Kemendagri, supaya dipraktekkan. Tidak hanya diatas kertas saja. Misalnya SOP untuk penataan birokrasi, penataan kelembagaan dan SOP pengentasan kemiskinan.
Sugeng Hariono lebih lanjut mengatakan kegiatan Raker pengembangan SOP itu digelar mulai 13 – 14 November. Materinya tidak hanya teori saja, namun diberikan praktek juga.
“Misalnya bisa ke Kecamatan Sukodono. Sebab disana ada mal pelayanan publik (MPP). Fasilitas ini satu-satunya di Indonesia,” katanya.
Menurut dirinya saat ini pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia masih berjalan 30%. Ditargetkan pada tahun 2024 mendatang, pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia harus bisa tuntas.
Data dari panitia Sekjen Kemendagri, jumlah peserta Raker pengembangan SOP tersebut sebanyak 198 orang. Mereka berasal dari Biro Organisasi di tiap Provinsi di Indonesia serta Bagian Organisasi terpilih di tiap Kabupaten/Kota.
Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, dalam kesempatan itu mengatakan di era reformasi birokrasi ini dirinya mengintruksikan semua ASN nya agar memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat.
Dirinya juga mengintruksikan agar tiap OPD di Kabupaten Sidoarjo mempunyai inovasi kerja untuk memberi pelayanan yang baik pada masyarakat minimal satu inovasi.
“Menurut saya SOP juga harus dievaluasi, supaya pelayanan publik bisa semakin meningkat,” katanya. [kus]

Tags: