Dinas Kesehatan Sidoarjo mengumpulkan warga desa di kantor Kec Prambonn. [alikus/bhirawa]
Kab Sidoarjo tahun 2022 terpaksa tidak bisa ikut lomba kabupaten/kota sehat (KKS) yang digelar Kementerian Kesehatan RI. Karena salah satu syarat lomba ini adalah, nilai ODF (open devication free) atau bebas buang air besar sembarangan, di daerah itu, minimal harus mencapai angka 80%. Padahal nilai ODF Kab Sidoarjo, masih 40%.
Disampaikan oleh penyuluh kesehatan masyarakat Bidang Kesmas Dinkes Kab Sidoarjo, Supaat Setia Hadi SKM MKes, pihaknya tetap akan berusaha agar kab Sidoarjo nilai ODF tinggi.
Sebab, masalah ODF itu, selain terkait masalah kesehatan, juga terkait aspek keindahan dan kebersihan daerah.
“Kami secara bertahap, turun ke lapangan, terus melakukan verifikasi ke desa-desa, agar desa itu bisa layak disebut desa ODF,” kata Supaat, Rabu (28/9) kemarin, saat melakukan verifikasi ke sejumlah desa di Kec Prambon.
Pada verifikasi di 6 desa itu, semuanya dinyatakan lolos sebagai desa ODF. Warganya BAB pada jamban yang sehat , tidak sampai BAB secara sembarangan.
Ke-6 desa itu diantaranya meliputi Desa Kedungwonokerto, Wonoplintahan, Cangkringturi, Jati alun-alun, Bendotrerek dan Temu. Sementara, pada verifikasi sebelumnya ada 8 desa yang telah dinyatakan ODF.
“Jadi di Kec Prambon, dari 20 desa di sana, sudah ada 14 desa yang sudah ODF atau sudah 70%,” katanya.
Enam desa yang masih belum ODF pada tahun 2022 di Kec Prambon, diharapkan oleh Supaat, pada tahun 2023 mendatang akan segera bisa ODF. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah partisipasi dari sejumlah OPD terkait.
Diakui oleh Supaat, karena OPD nya tidak ada anggaran untuk pembangunan fisik jamban sehat.
“Maka itu kalau mewujudkan Kabupaten yang ODF, tidak bisa hanya dibebankan pada kami saja. Semua pihak harus dilibatkan,” katanya.
Supaat sempat menyampaikan, khusus Desa Simogirang di Kec Prambon, pada tahun 2022 ini, akan mendapatkan bantuan dari Kemenkes RI berupa pembangunan jamban sehat, minimal 15 unit.
“Kalau 6 Desa yang belum ODF pada ini, pada tahun 2023 mendatang digarap bersama-sama, semoga pada tahun itu Kec Prambon akan bisa ODF,” katanya.
Pada saat turun ke lapangan untuk verifikasi desa ODF, di Kec Prambon itu, kata Supaat, warga sebenarnya senang desanya menjadi ODF. Namun selama ini kendalanya, mereka mengakui masih belum memiliki dana yang cukup untuk membangun jamban yang sehat.
“Kalau warga dibantu untuk membangun jamban sehat, mereka akan tambah senang sekali,” katanya. (kus.gat)
