Suli Daim
DPRD : Ajak Publik Dialog SPP Sistem UKT
Pemprov, Bhirawa
Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf meminta seluruh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim untuk pintar mengambil program skala prioritas. Sebab dimasa transisi seperti saat ini, tugas Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jatim sangat berat dan harus membutuhkan energi banyak.
“Agar kepala cabang dinas ini bisa menjalankan tugas sesuai target, ya memang harus bekerja keras. Makanya saya minta agar semua kepala cabang dinas pandai ambil program skala prioritas. Jangan sampai semua program dijalankan, tapi akhirnya tidak maksimal,” kata Gus Ipul, sapaan karib Saifullah Yusuf, ditemui di ruang kerjanya, Rabu (9/8).
Menurut dia, Pemprov Jatim telah berupaya agar semua sarana dan prasana di cabang dinas bisa terpenuhi dengan baik. Tapi karena keterbatasan anggaran, semua kebutuhan itu harus dipenuhi pelan-pelan tidak bisa langsung seketika.
“Sekarang masa transisi, dan saya akui banyak masalah. Tapi setiap masalah pasti kita selesaikan dengan baik,” ujarnya.
Di antara masalah itu adalah adanya kabar tingginya biaya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) setelah SMA/SMK dikelola Pemprov Jatim. Padahal, sebenarnya Gubernur Jatim Dr H Soekarwo telah menetapkan tarif besaran SPP sesuai kemampuan daerah.
“Sudah dibuat peraturan batas atas dan batas bawah SPP, dilihat kapasitas dan kemampuan daerah. Makanya setiap daerah besaran SPP berbeda. Saat ini, Pemprov Jatim masih belum bisa menggratiskan semua SMA/SMK di Jatim,” ungkapnya. Dengan ditariknya kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi, lanjut mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertingal ini, terjadi ketimpangan anggaran yang kurang sehat. Jika sebelumnya belanja pembangunan selalu lebih tinggi dibanding belanja rutin pegawai, tapi setelah SMA/SMK dikelola pemprov anggaran belanja pengawai lebih tinggi dibanding belanja pembangunan. Kondisi tersebut dianggap kurang baik dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Penyebabnya tentu banyaknya pegawai di SMA/SMK yang sebelumnya berstatus pegawai daerah menjadi pegawai provinsi. Jika dulu pegawai pemprov hanya 19 ribu, sekarang meningkat mencapai hampir 50 ribu pegawai. Makanya jumlah belanja rutin pegawai lebih tinggi,” jelasnya.
Khusus untuk kepala sekolah, Gus Ipul berpesan, kepala sekolah sebagai leader, Supervisor, dan edukator mempunyai tugas mengawal pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan No 44 Tahun 2012, tentang pungutan dan sumbangan. Artinya baik buruknya pengelolaan sekolah serta maju dan terbelakangnya unsur pendidikan di sekolah semuanya tergantung kepemimpinan kepala sekolah.
Ajak Publik Dialogkan SPP Sistem UKT
Rencana penerapan pembayaran SPP dengan sistem uang kuliah tunggal (UKT), diharapkan oleh DPRD Jatim telah disosialisasikan sebelum melakukan menerapkannya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim mengatakan, pembayaran SPP jangan terlalu membani wali murid. Pola seperti itu seharusnya ditawarkan juga kepada masyarakat. Jangan sampai ada keputusan sepihak.
“Kalau memang ada yang mampu bayar penuh, ya silahkan. Namun juga perlu dipikirkan, apakah kebijakan tersebut sudah dibicarakan dengan wali murid,” ujar Suli ketika dihubungi, Rabu (9/8).
Jangan sampai nantinya, lanjutnya, muncul anggapan bahwa setelah dikelola oleh Pemprov Jatim muncul persepsi bermacam-macam. Terlebih untuk Kota Surabaya. Dimana banyak media yang menyoroti kota pahlawan ini.
“Surabaya ini rentan, banyak media. Jadi perlu dibicarakan, supaya kondusif. Perlu juga sosialisasi penyelenggaraan pendidikan dan partisipasi masyarakat,” bebernya.
Politisi asal PAN mengingatkan, besaran SPP ini telah diatur sebelumnya oleh Gubernur Jatim soekarwo. Disamping ada ketentuan yang memilah siswa boleh membayar 25 persen, 50 persen hingga gratis. Hal itu pun sudah dibicarakan dengan masyarakat dan komite sekolah. Maka dari itu, penting kiranya semua perubahan yang terjadi dibicarakan dengan wali murid. [iib.cty]
