Kader HMI Prihatin Isu Kebocoran DPT Pemilu 2024

Kader HMI yang juga Pjs Ketua Umum HMI Cabang Jombang, Maftuh Amin.

Jombang, Bhirawa
Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Maftuh Amin menyampaikan rasa keprihatinannya terkait adanya isu kebocoran Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum (Pemilu) 2024 karena dapat membahayakan integritas proses demokrasi di tanah air.

Maftuh Amin yang saat ini merupakan Pjs Ketua Umum HMI Cabang Jombang itu memandang, keamanan data pemilih perlu menjadi prioritas utama, dan langkah-langkah tegas harus diambil untuk mencegah terjadinya kebocoran DPT di masa depan.

“Kebocoran data pemilih dalam Pemilu 2024 dapat memiliki dampak serius. Pertama, ini dapat mengancam privasi individu dan meningkatkan resiko penyalahgunaan identitas,” ujar Maftuh Amin, Rabu (6/12/2023).

“Selain itu, kebocoran data dapat merusak kepercayaan masyarakat pada proses pemilihan, mengurangi legitimasi hasil, dan menciptakan keraguan terhadap keamanan sistem demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, tindakan preventif dan responsif perlu diambil untuk memitigasi dampak negatif tersebut,” beber Maftuh Amin menambahkan.

Dia berharap ke depan tidak terjadi kebocoran DPT Pemilu. Untuk mencegah kebocoran data di masa depan, kata dia, perlu diterapkan langkah-langkah keamanan yang kuat dalam manajemen data pemilih.

“Ini mencakup investasi dalam teknologi keamanan canggih, pelatihan yang ketat untuk personel terlibat, serta penerapan regulasi yang ketat terkait perlindungan data,” ulas dia.

“Selain itu, transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keamanan data dapat menjadi langkah proaktif untuk memastikan integritas sistem pemilihan dan menjaga kepercayaan publik,” ulasnya lagi.

Sementara itu sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang Kartiyono mengatakan, kebocoran data di lembaga penyelenggara Pemilu bukan hanya saat ini saja terjadi dan selalu berulang kembali.

Hal ini menurut dia, menjadi tanda tanya besar karena lembaga penyelenggara Pemilu seperti KPU harusnya dilengkapi dengan sistem proteksi data yang sangat ketat karena menyangkut data vital dalam proses bernegara.

“Maka Patut dipertanyakan hal yang demikian selalu terjadi berulang-ulang,” kata Kartiyono. “Bayangkan di situ disimpan data pribadi semua warga negara yang mempunyai hak pilih atau bahkan yang tidak punya hak pilih sekalipun, maka dampaknya sangat membahayakan, dan bisa saja terjadi penyalahgunaan,” urai Kartiyono.

Dalam hal ini dia berharap agar negara memperhatikan hal ini. Terlebih lagi kata dia, anggaran untuk Pemilu cukup besar. “Dan KPU juga jangan main-mainah dengan hal ini. Harusnya celah- kebocoran sudah ada ‘treatment’ untuk mengatasinya. Ayolah kita wujudkan Pemilu ini yang benar-benar bersih dari praktek-praktek yang tidak sportif,” tandasnya.

“Masa kita ini negara besar mengamankan data pemilih saja sampai bisa dibobol pihak yang tidak bertanggungjawab,” pungkas Kartiyono. [rif.dre]

Tags: