Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo saat membuka acara Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan di Hotel Horison, Kota Pasuruan, kemarin.
Pemkot Pasuruan melaksanakan Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kelurahan di Kota Pasuruan. Peserta KPM itu merupakan warga masyarakat terpilih yang mempunyai kepedulian dan bersedia mendedikasikan diri untuk ikut berperan dalam pembangunan manusia di segala bidang. Termasuk di dalamnya membantu pemerintah dalam rangka percepatan stunting.
Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo menyampaikan pembinaan KPM untuk meningkatkan kapasitas KPM sebagai garda depan dalam rangka percepatan penurunan stunting. Kegiatan tersebut juga sebagai upaya Pemkot Pasuruan dalam mendukung strategi nasional terkait percepatan penurunan stunting, yakni tahun 2024 target prevalensi stunting nasional sebesar 14%.
“Pembinaan ini diberikan agar setiap KPM dapat mengemban tugas, memantau dan mencatat pelaksanaan pengukuran panjang dan tinggi badan balita sebagai alat deteksi dini stunting, memastikan semua saran menerima tujuh paket layanan, serta aksi lain yang masuk dalam program percepatan penurunan stunting,” ujar Adi Wibowo saat membuka acara KPM Kelurahan di Hotel Horison, Kota Pasuruan, kemarin.
Menurutnya, Pemkot Pasuruan bergerak cepat untuk penurunan angka stunting kelurahan tahun 2022. Total ada 10 kelurahan yang ditetapkan sebagai lokus stunting tahun 2022, yakni Kelurahan Krapyakrejo, Petahunan, Karangketug, Blandongan, Bugul Lor, Mandaranrejo, Kebonsari, Karanganyar, Tambaan serta Ngemplakrejo. Sedangkan pada tahun 2023, total ada enam kelurahan yang ditetapkan sebagai lokus stunting yaitu Kelurahan Kebonagung, Bugul Lor, Karanganyar, Gadingrejo, Blandongan dan Bakalan.
Tentunya, lokus kelurahan stunting akan memudahkan Pomkot Pasuruan dalam hal memetakan penanganan stunting secara terintegrasi di masing-masing kelurahan.
“Semuanya (bukan hanya lokus kelurahan stunting) akan kita pantau dan intervensi. Tujuannya supaya ada penurunan stunting,” kata Mas Adi, panggilan akrabnya.
Mas Adi menambahkan ditetapkannya lokus stunting didasarkan data prevalensi stunting kelurahan, jumlah balita stunting kelurahan, jumlah keluarga beresiko stunting, dan cakupan layanan intervensi spesifik (30%) sensitif (70%).
Ia menghimbau untuk mewujudkan target penurunan angka stunting, dibutuhkan sinergi yang baik dari semua pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Mas Adi kembali berharap optimalisasi peran KPM dalam penurunan angka stunting melalui edukasi masyarakat, memantau perkembangan kondisi balita, ibu hamil, ibu menyusui dan memastikan semua sasaran telah menerima tujuh paket layanan.
“Kita sangat optimis dengan upaya dan kerja keras bersama ini, tentu kita bisa mampu menurunkan angka stunting hingga 14 % pada tahun 2024. Makanya, saya harap agar KPM ini dapat memberi kontribusi dan peran serta dalam pembangunan di Kota Pasuruan, khususnya percepatan penurunan stunting,” tambah Mas Adi. [hil.bb]
