Kades Kota Batu Takut Salah Kelola Dana Desa

Kota Batu, Bhirawa
Kepala Desa se-Kot Batu mengaku ketakutan mengelola dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Pasalnya dana yang sangat besar tersebut langsung dikelola oleh pemerintah desa mulai perencanaan hingga pertanggungjawabannya.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemkot Batu akan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) manajemen keuangan bagi Kades se-kota Batu bekerja sama dengan Universitas Brawijaya Malang.
Menurut Sekda Kota Batu, Widodo, SHN MHum, dengan bimtek tersebut diharapkan Kades tidak salah dalam mengelola anggaran, baik anggaran yang bersumber dari APBD berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan APBN berupa Dana Desa.
“Untuk ADD, pemkot mengalokasikan anggaran maksimal Rp 500 juta perdesa. Sedangkan untuk Dana Desa, alokasinya masih belum kita terima,” tutur Widodo, Senin (3/11).
Ditambahkan, ada beberapa kriteria untuk menghitung alokasi anggaran Dana Desa. Yaitu jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas, serta keterjangkauan wilayah. “Untuk kota Batu hanya menggunakan 3 kriteria, yaitu Kemiskinan nilainya 50, jumlah penduduk 30 dan luas wilayah 20. Untuk kemiskinan menggunakan patokan data statistik BPS,” terang Widodo.
Untuk mendapatkan Dana Desa, maka masing-masing desa harus menyiapkan sejumlah perangkat, yaitu membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). “Desa harus membuat perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran sebagaimana pemerintah daerah. Karena itu perlu SDM yang cukup agar peng-SPJ-annya tidak molor,” tukasnya.
Oleh karena itu, Pemkot Batu berencana menyiapkan bantuan tenaga teknis managemen keuangan untuk masing-masing desa. Tugasnya adalah membantu managemen administrasi dan penatausahaan keuangan di desa.
Widodo mengaku masih menunggu petunjuk teknis dari pusat sebagai tindak lanjut atas terbitnya PP 60 tahun 2014.
Ditambahkan, untuk anggaran Dana Desa ini tidak masuk dalam RAPBD Kota Batu yang akan diajukan ke Dewan.  Walaupun dana tersebut ditransfer dari pemerintah pusat melalui Pemerintah Kota Batu.
RAPBD kota Batu yang akan diajukan ke Dewan totalnya mencapai Rp 786 milyar dengan komposisi untuk anggaran tidak langsung sebesar 38 persen dan tidak langsung 62 persen. “Kota Batu menitikberatkan pada penanggulangan kemiskinan, pendidikan gratis, pertanian organik, BPJS, dan Perindag. Sisanya sejumlah Rp 148 milyar diantaranya untuk menutup kekurangan pembangunan block office.
Sedangkan kekuatan PAD tahun 2015 diproyeksikan sejumlah Rp 80 milyar dan SILPA sebesar Rp 135 milyar. [sup]