Kades Tulungagung Tolak Pemberlakuan Kenaikan Tarif PBB

Asosiasi Kepala Desa (AKD) Tulungagung ketika melakukan audiensi dengan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (25/1).

Pemkab Tulungagung, Bhirawa
Pemberlakuan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan dilakukan pada tahun 2021 ini ditolak oleh Asosiasi Kepala Desa (AKD) Tulungagung. Mereka beralasan kenaikan tersebut memberatkan masyaralat di tengah masa pandemi Covid-19.

“Kami minta pada bupati untuk dievaluasi lagi rencana kenaikan tersebut. Dan alhamdulilah permintaan AKD dikabulkan,” ujar Ketua AKD Tulungagung, M Sholeh, usai AKD Tulungagung melakukan audiensi dengan Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Senin (25/1).

Menurut dia, sebaiknya untuk tarif PBB tahun 2021 sama dengan tarif tahun 2020. “Penyesuan saja. Jangan sampai naik yang kenaiakannya lima sampai 10 kali lipat,” tuturnya.

Sholeh selanjutnya menyatakan dengan tidak dinaikkannya tarif PBB pada tahun 2021 mengartikan bahwa Bupati Maryoto Birowo masih memikirkan keadaan warga Kabupaten Tulungagung. Apalagi saat ini masih masa pandemi Covid-19.

Bupati Maryoto saat dikonfirmasi mengatakan hal yang sama. Ia menyebut meski sesuai aturan perundangan dan Perda Tulungagung pada tahun ini sudah harus ada kenaikan tarif PBB, namun ada pertimbangan untuk penyesuaian akibat pandemi Covid-19.

“Karena pandemi Covid-19 peningkatan (tarif PBB) yang sedang-sedang saja. Yang penting bahwa tujuannya terselesaikan semua. Sekarang pemerintah konsentarsi pada krisis kesehatan dan pemulihan ekonomi,” paparnya.

Menurut mantan Sekda Tulungagung ini, dalam menyikapi permintaan kades se-Tulungagung tersebut akan diambil jalan tengah. Yakni dengan tarif kewajaran.

“Dengan kenaikan PBB yang tidak maksimal tentunya akan menurunkan target pendapatan dari PBB. Dari semula yang Rp 55 miliar menjadi Rp 36 miliar,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung, Endah Inawati, mengungkapkan kenaikan tarif PBB dilakukan atas kajian dan penetapan zona yang dilakukan UGM Yogyakarta. Apalagi selama enam tahun terakhir belum ada kenaikan PBB berdasar NJOP di Kabupaten Tulungagung.

“Sekarang masih ada harga tanah permeter persegi Rp 35 ribu. Padahal setelah dilakukan hitung-hitungan dengan UGM dan itu pun hitungannya baru mendekati harga pasar sudah mencapai Rp 95 ribu,” katanya.

Endah membantah jika kenaikan tarif PBB mencapai 10 kali lipat. Ia mengatakan yang tertinggi hanya naik 5,5 lipat. Itu pun tidak di semua kecamatan.

“Yang cenderung naik itu di daerah kecamatan pedesaan. Sedang di perkotaan tidak naik, malah ada yang mengalami penurunan,” bebernya. [wed]

Tags: