Salah satu pegawai SMAMITA sedang menjalani vaksin kedua. [achmad suprayogi]
Pemprov Jatim, Bhirawa
Pandemi Covid-19 di Jatim belum memperlihatkan tren penurunan signifikan. Tingkat risiko penularan di suatu kabupaten/kota juga kerap berubah. Situasi ini turut berdampak terhadap rencana pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM).
Sebelumnya Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa PTM akan dilaksanakan 5 Juli mendatang. Beberapa garis koordinasi perangkat dan aturan mulai disiapkan, termasuk koordinasi ke dinas pendidikan dan dinas kesehatan.
Namun yang menjadi catatan seberapa siapkah pembelajaran tatap muka ini dilaksanakan secara efektif. Syarat PTM pun salah satunya yakni vaksinasi guru harus 100 persen.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Jatim, Herlin Ferliana mengaku kesulitan melakukan kegiatan vaksinasi kepada guru SMA/SMK/SLB. Memprihatinkan lagi, mendekati tahapan proses PTM kesadaran guru dan tenaga pendidik masih rendah bahkan masih diambang perkiraan saja.
“Sudah sekitar 70 persen, ya. Tapi beberapa kali saya pernah lihat di beberapa wilayah untuk vaksinasi guru, dari 300 guru yang diundang, hanya 100 guru yang hadir dan mau divaksin,” ungkap Herlin saat dikonfirmasi Bhirawa, Selasa (22/6) kemarin.
Ketidakmauan guru divaksin, kata Herlin lantaran takut dan termakan informasi hoaks akan efek vaksin. “Yang hadir pun sebenarnya juga takut (divaksin, red), kemakan informasi bohong,” ulasnya.
Angka 70 persen guru yang sudah divaksin tersebut pun tidak by data. Padahal, kunci untuk terbentuknya herd immunity sendiri adalah vaksin.
Kesiapan PTM di Jatim ini pun wajar dipertanyakan. Apakah dinas terkait tidak melakukan koordinasi dengan gubernur atau Dinas Kesehatan untuk memprioritaskan vaksin di lingkungan pendidikan, atau memang tidak percaya vaksin.
Vaksin adalah satu-satunya cara menaklukkan virus Covid-19, tentu dengan melihat sifatnya virus ini yang kasat mata meskipun menggunakan masker dan protol kesehatan (Prokes) adalah bukan jaminan selamat dari virus.
Meskipun kewenangan SMA/SMK/SLB ada di Provinsi, Dinkes Jatim rupanya tidak memiliki kewenangan melakukan vaksinasi kepada guru. “Intinya, kita suport penuh untuk vaksinasi guru secara penuh. Provinsi kan tidak punya rakyat, kewenangannya di kabupaten kota. Jadi kami mensuplai vaksinnya saja,” ujar Herlin.
Herlin juga menegaskan bahwa Dinkes Jatim masih ada stok vaksin sebanyak dua juta dosis untuk Lansia dan guru. “Padahal kami masih ada 2 juta dosis yang khusus untuk lansia dan guru. Kalau kehabisan kami bisa minta lagi,” imbuhnya.
Diberitakan Bhirawa sebelumnya, Provinsi Jatim mengklaim menjadi provinsi kali pertama di Indonesia melakukan uji coba PTM terbatas. “Kami sudah siap PTM. Bahkan Jatim itu adalah Provinsi pertama kali di Indonesia melakukan uji coba PTM,” kata Kepala Dindik Jatim, Wahid Wahyudi.
Wahid pun membeberkan beberapa syarat PTM terbatas bagi SMA/SMK/SLB. Pertama, kata dia, mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten dan Kota. Tentunya Bupati dan Wali Kota pasti akan melihat perkembangan Covid-19 di daerahnya masing-masing untuk memberikan rekomendasi.
“Nah, sampai hari ini Gubernur Jatim sudah berkirim surat pada Bupati dan Wali Kota yang intinya bahwa PTM itu akan dilaksanakan dua syarat. Pertama, mendapatkan persetujuan dari Bupati Wali Kota setempat. Kedua, siswa yang mengikuti PTM itu mendapatkan persetujuan dari orang tua siswa,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Wahid, sarana prasarana Prokes harus lengkap di sekolah. “Termasuk sekolah harus menyiapkan Gugus Tugas Covid-19 sekolah secara bergiliran dari siswa,” imbuh dia. [geh]
