Kadis Sosial Gresik Imbau LBK Dilakukan Penghapusan Aset

23-eri-Kadis Sosial Minta LBK Dilakukan Penghapusan AsetGresik, Bhirawa
Kepala Dinas Sosial Pemkab Gresik, Bambang Sugati, mendesak Bagian Aset pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Gresik  untuk membuat berita acara penghapusan aset Gedung Loka, Bina Karya ( BLK) di Jl Raya Metatu, Kec Cerme. Sebab, meski pembangunan gedung selesai namun hingga kini masih belum dilakukan penghapusan aset.
Desakan itu dilakukan, karena Bambang tahu, pembangunan gedung yang menelan dana sekitar Rp507 juta dari APBD itu tak sesuai dengan prosedur. Untuk merubah setiap aset milik daerah, harus dilakukan penghapusan aset lebih dulu. ”Saya bukannya mendesak. Tapi, prosedurnya memang harus seperti itu. Untuk merubah aset milik daerah harus dilakukan penghapusan aset lebih dulu. Jadi tak seenaknya sendiri,” tegas Bambang Sugati, Senin (22/9).
Menurut Bambang, hingga kini bagian aset pada DPPKAD masih belum melakukan penghapusan aset, meski pembangunan gedung itu sudah selesai. Harusnya, lanjut pejabat asal Lamongan ini, sebelum gedung itu dirobohkan dilakukan penghapusan aset lebih dulu oleh bagian aset.
Tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Tanpa dilakukan penghapusan aset lebih dulu, gedung itu langsung dirobohkan oleh rekanan CV Jaya Mulia selaku pelaksana pekerjaan. ”Makanya kami minta bagian aset untuk membuat berita acara penghapusan aset agar tak muncul masalah dikemudian hari,” tambahnya.
Meski tak menuding, mantan Kepala Dinas Sosial, Agus Budiono, dinilai paling bertanggung jawab atas pembangunan gedung LBK yang diperuntukkan untuk gelandangan dan pengemis  (Gepeng) itu. Sebab, pada saat pembangunan itu dilaksanakan, Kepala Dinas Sosial dijabat Agus Budiono. Sebagai pimpinan, Agus mestinya tahu kalau belum dilakukan penghapusan aset, tak diusulkan untuk dibangun, apalagi dirobohkan.
Sementara, Agus sendiri beralasan karena waktu itu tak dilakukan usulan penghapusan aset, sebab menurutnya gedung LBK yang merupakan hibah dari Dinas Sosial Propinsi Jatim itu belum tercatat dalam aset daerah. Sehingga tak perlu dilakukan penghapusan aset. ”Kalau belum dicatat di bagian aset,¬† apanya yang mau dihapus,” kata Agus saat itu.
Namun ada yang meniliai tindakan Agus itu tak bisa dibenarkan. Kalau dia tahu LBK itu belum tercatat di bagian aset, selaku pimpinan mengapa tak mengiformasikan ke bagian aset untuk dicacat sebagai aset daerah. ”Ya ini sama artinya Dinas Sosial membangun rumah di atas tanah orang lain,” tambah pejabat eselon II ini enggan disebutkan identitasnya. [eri]

Keterangan Foto : Gedung LBK yang dirobohkan. [kerin ikanto/bhirawa]

Tags: