Wakil ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti
DPRD Surabaya, Bhirawa
Pergantian nahkoda Dinas Pendidikan kota Surabaya dari Ikhsan kepada Supomo mendapat respon positif dari Wakil ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti. Legislator asal PKS ini meminta Supomo untuk segera beradaptasi dengan kinerja Dinas Pendidikan .
“Pak Soepomo sebagai kepala Dinas Pendidikan yang baru di lantik harus segera beradaptasi dan melaju secara tepat dan terukur. Capaian positif kinerja pak Ikhsan harus dilanjutkan, adapun beberapa Pekerjaan Rumah di bidang pendidikan harus segera dirumuskan solusi strategisnya,” ujar Reni , Selasa (12/11).
Reni mengingatkan tema APBD Surabaya di 2020 adalah Peningkatan daya saing melalui SDM berkualitas dan pembangunan infrastruktur ekologis berkelanjutan. Dimana , lanjutnya, peningkatan SDM melalui pemerataan pendidikan, kesehatan dan penanganan masalah kesejahteraan sosial.
“Sektor pendidikan ini sangat menentukan, dan menjadi perhatian semua lapisan masyarakat. Jadi tidak heran saat ibu Walikota melakukan mutasi dan rotasi pejabat pemerintah kota, yang viral itu pergantian kepala dinas pendidikan,” kata legislator yang konsen dengan masalah sosial dan pendidikan ini.
Menurutnya , pergantian kadispendik dari Ikhsan ke Supomo memang menjadi viral dan tidak hanya menjadi pembicaraan di sosmed namun juga dalam obrolan ringan antar guru, wali murid juga di dewan.
“Ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Surabaya mendapat perhatian dan harapan yang tinggi. Pak Pomo(Supomo) harus segera bekerja lebih ekstra,” tegasnya.
Beberapa catatan dunia pendidikan yang merupakan capaian positif di masa Kadispendik Ikhsan, lanjut Reni, diantaranya Layanan pendidikan berbasis TIK (teknologi informasi dan komunikasi) hingga Surabaya dapat penghargaan Kihajar Dewantoro, tingginya indeks integritas UNBK, sekolah inklusi, penggalian bakat siswa di berbagai bidang.
Program peneliti belia, konselor sebaya, beasiswa kuliah, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi PAUD dan penanganan anak putus sekolah.
Adapun hal mendesak yang perlu dikaji dan dieksekusi Kadis yang baru adalah terkait kebijakan PPDB tahun depan. Disparitas kualitas antar sekolah kini makin berkurang namun harus tetap menjadi perhatian agar pemerataan kualitas pendidikan makin membaik.
Keberpihakan kepada sekolah negeri dan sekolah swasta harus berimbang karena guru dan anak didik adalah warga Surabaya. Begitu juga terkait proses ijin operasional sekolah agar tidak berujung pada penutupan sekolah yang berdampak negatif pada nasib siswa dan guru.
Lebih jauh Reni menambahkan secara umun issue strategis daerah dalam urusan pendidikan yang masih ada saat ini diantaranya adalah masih terdapat sekolah yang memiliki ketimpangan rasio dalam ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah.
Terdapat fasilitas pendidikan yang tidak dalam kondisi baik. Adanya lembaga pendidikan yang belum memiliki sarana prasarana yang belum sesuai standart.
“Kadis baru agar perkuat dan lanjutkan visi misi dinas pendidikan yg sudah ada agar indikator keberhasilan bidang pendidikan yaitu pemerataan aksestabilitas dan kualitas pendidikan makin membaik,” tutup Reni. [gat.dre]
