Pemerintah menurunkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), khususnya bensin dan solar. Ini bagai pelengkap insetif perekonomian yang lebih “nendang” untuk masyarakat kalangan bawah. Sebelumnya, pemerintah juga menerbitkan kebijakan untuk menggiatkan roda perekonomian. Khususnya alur perdagangan (ekspor dan impor), percepatan infrastruktur dan insentif investasi dimudahkan. Diharapkan, roda perekonomian akan bergerak serentak lebih cepat tahun 2016.
Pemerintah menempuh kebijakan menurunkan harga BBM. Bensin seharga Rp 7.150,- per-liter, dan solar Rp 5.950,-, mulai berlaku 5 Januari 2016. Dengan harga ke-ekonomi-an, masyarakat kini memperoleh harga yang lebih jujur, walau sebenarnya masih bisa lebih murah lagi. Harga baru ini memberi kesempatan untuk memiliki kelebihan dana. Hal itu juga memberi kelonggaran kepada setiap rumahtangga untuk memilih konsumsi penting keluarga.
Namun pemerintah masih harus membenahi birokratisasi di berbagai Kementerian. Juga menguatkan spirit pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanjda Daerah). Berbagai perizinan terasa masih memerlukan waktu lama, berbelit-belit, dan mahal. Bukan hanya izin investasi yang sulit. Melainkan juga izin ke-profesi-an (dokter, apoteker, perawat, dan bidan) di daerah masih terbelenggu oleh asosiasi profesi.
Menyambut tahun baru 2016, seluruh dunia ber-sukaria. Penyebabnya, harga minyak dunia turun. Bahkan dilaporkan kantor berita Reuters, The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat), menaikkan suku bunga. Masyarakat AS akan lebih banyak menabung. Artinya, kegiatan perekonomian akan mengendur. Terutama yang berkait dengan sektor transportasi, distribusi dan ke-wisata-an (hiburan).
Penggunaan bahan energi (BBM) akan berkurang. Hal itu seolah-olah dunia ingin mengurangi penggunaan minyak bumi. Konsekuensi logisnya, cadangan minyak melimpah dan (pasti) harga minyak mentah turun. Saat ini harga minyak mentah tertinggi berkisar pada nilai US$ 36,- per-barel. Situasi menggembirakan ini, niscaya, pemerintah wajib meng-evaluasi (menurunkan) harga BBM dalam negeri.
Saat ini tiada lagi BBM bersubsidi. Sehingga pemerintah bisa lebih mudah meng-kalkulasi harga BBM lebih jujur, dengan standar ke-ekonomi-an yang pantas. Termasuk harga avtur (BBM untuk pesawat terbang) yang masih terbelit berbagai kartel di bandara. Konsekuensinya, diharapkan harga-harga barang dan jasa bisa diturunkan. Khususnya kewajiban pemerintah mengendalikan harga bahan pangan eks-impor (antaralain kedelai dan susu).
Walau tidak mudah, tetapi juga tidak sulit untuk menurunkan harga. Sebab di tiap daerah terdapat TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah, Tim inilah yang harus bertindak cepat, terutama untuk menurunkan harga sembako (khususnya beras dan daging). Selain itu, pemerintah memiliki kewenangan mengendalikan harga pangan strategis, sebagaimana diamanatkan undang-undang.
Penurunan harga BBM, merupakan respons cerdas pemerintah. Selain keuntungan pencitraan, ongkos distribusi bahan pangan akan terpangkas. Perekonomian akan menggeliat, karena sektor transportasi publik akan lebih kerap digunakan. Dus, akan bermuara pada penguatan sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Sektor UMKM patut memperoleh insentif. Sebab pada masa resesi terdahulu (1998 dan 2006), UMKM tampil sebagai “pahlawan.”
Dua kebijakan terdahulu (diumumkan pada bulan September 2015), diakui tidak mudah direalisasi. Tidak dalam waktu dekat. Paket kebijakan (pertama) diantaranya berupa percepatan proyek infrastruktur strategis, dan meningkatkan daya saing industri, serta meng-geber property. Namun sektor ekonomi, niscaya tidak mudah kepincut kebijakan tanpa melihat realisasi. Pertumbuhan ekonomi yang melemah membutuhkan berbagai “kemudahan.”
Begitu pula kebijakan kedua, tentang kemudahan izin investasi. Konon, izin penanaman modal bisa selesai hanya dalam tiga jam. Bisa ditunggu bagai membuat pas-photo. Ini janji pemerintah untuk menggairahkan iklim investasi. Berbagai usaha yang di-modali investasi dalam negeri maupun asing, langsung bisa realisasi. Walau disadari janji ini tidak mudah.
——– 000 ——–
