Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Budi Handakan (kiri, red) dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel), Idham Kholid. [hadi suyitno/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
Koordinasi antara TP4D Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo dengan pejabat lelang Sidoarjo, jangan dianggap sebagai bentuk intervensi untuk mengatur lelang. Ini sebagai langkah preventif agar pekerjaan proyek nanti berjalan on the track.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Budi Handaka SH, Selasa (22/5) siang menegaskan, TP4D (Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) sesuai tugasnya melakukan kordinasi dengan pejabat lelang, harus melakukan komunikasi dengan ULP (Unit Layanan Lelang). Karena itu pihaknya meminta jangan dicurigai bila Kepala Seksi (Kasi) Kejari bertemu dengan pejabat lelang atau bahkan dengan rekanan peserta lelang.
”Itu niatnya baik, agar pembangunan Sidoarjo berjalan dengan baik,,” ujarnya didampingi Kasi Intel, Idham Kholid SH.
Menanggapi pemberitaan oknum penegak hukum yang terlibat dalam pengaturan lelang gedung bedah sentral RSUD Sidoarjo senilai Rp37,240 miliar. Budi meyakinkan, tidak ada anak buahnya yang bermain dalam proyek itu. Jangan mudah curiga dengan informasi yang masih belum matang. Sebenarnya pihaknya siap diklarifikasi.
Budi menginginkan pembangunan Sidoarjo ini dikerjakan rekanan Sidoajo, tetapi prosesnya harus profesional dan transparan. Sekarang ini semua data dan informasi bisa diakses dengan Ponsel. Sebetulnya tidak ada yang aneh bila TP4D bertemu pejabat lelang, ada rekanan disitu.
”Apanya yang aneh, kalau tanpa sengaja TP4D bertemu dengan rekanan,” terangnya.
Apakah semudah itu TP4D bisa mengatur proyek. Ia balik bertanya, punya kewenangan apa TP4D dalam proses lelang. Kejari justru berusaha menghindari agar tidak muncul kesan negatif.
Budi Handaka, mengaku hanya menyimpan lima nomor pejabat SKPD saja. ”Dan saya tidak pernah menelpon pejabat-pejabat itu meski punya nomor Ponselnya,” terangnya.
Idham menambahkan, pers untuk memberikan pencerahan dengan menyampaikan informasi baik, yang lebih mengutamakan cover both side. Aspek kajian proyek yang diproses TP4D harus mementingkan uji teknis, uji ekonomis dan uji yuridis. [hds]
