Kali Pertama, Konsep Musrenbang Jatim untuk Indonesia Wilayah Timur

Pemprov, Bhirawa
Musyawarah  Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Jatim 2015 digelar. Yang menarik, dalam Musrenbang kali ini baru pertama kalinya  membahas konsep Musrenbang Jatim untuk Indonesia wilayah Timur.
Konsep yang dibahas  dalam pertemuan antara lain untuk merancang kegiatan- kegiatan Jatim  dalam rangka  Jatim menjadi bagian  motor penggerak terhadap  perekonomian Indonesia wilayah Timur. Bahkan Jatim menyatakan siap dalam menyongsong ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan MEE (Masyarakat Ekonomi Eropa).
Selain itu, dibahas desain kerjasama dengan tujuan untuk meningkatkan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Sehingga ke depan, kerjasama sifatnya murni business to business, dan bukan lagi government to government.
“Selama ini, government itu tidak dilatih untuk entrepreneurship. Kalau kebetulan adanya pemerintah yang sudah bisa government to entrepreneurship, maka hal itu tak disangka dan bukan karena kesengajaan. Sekarang ini kita dituntut oleh situasi untuk government to business, government to government dan government to business to business,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo SH, MHum usai memimpin Musrenbang Daerah Provinsi Jatim Tahun 2015 di Hotel Bumi Surabaya, Selasa (22/4).
Dijelaskan Pakde Karwo, dalam Musrenbang ini semua komponen yang hadir bisa menyiapkan diri. Di antaranya pemerintah  dituntut lebih aktif bekerjasama dengan Kadin (kamar Dagang Indonesia). Untuk itu, Musrenbang ini dihadiri dan diikuti oleh semua kadin dari Wilayah Indonesia bagian Timur. Seperti Kadin bali, NTB,NTT,Kalimantan dan Sulawesi Selatan semuanya hadir.
“Kadin- kadin itu datang juga dalam kapasitas membahas dan melangsungkan pemetaan yang memang harus bagus terhadap industri dan perdagangan yang akan dikerjasamakan dengan Jatim,” katanya.
Pakde Karwo menjelaskan, Kadin yang datang itu bisa mencari produk yang dibutuhkan di Jatim dan selanjutnya bisa dijadikan informasi dan dijadikan sumber sebagai bahan masukan ke daerah masing- masing.
“Contohnya beras di Jatim, harga per kgnya hanya Rp 9.000. Sementara di Sulawesi Selatan atau Kalimantan seharga Rp 15.000 per kg. Harga mahal itu karena banyak ongkos, lewat banyak makelar dan pengepul. Selanjutnya bagaimana solusi bersama yang bisa diambil menyikapi ini,” paparnya.
Di sisi lain, Pakde Karwo juga mengungkapkan perlunya ketegasan pemerintah dalam menangkal barang- barang impor dari luar. Saat ini, Jatim sedang mengurus standardisasi yang sesuai dengan SNI. Standardisasi tersebut untuk meningkatkan nilai tambah produk yang ada di Jatim untuk bisa djual di pasaran.
“Misalkan buah import yang ada di pasaran saat ini, kita juga tidak tahu dengan benar berapa kandungan parafinnya. Karena kita memang belum menyiapkan standardisasi untuk itu. Untuk itu, ke depan dan mulai sekarang Jatim sudah mulai melangkah ke arah sana, agar semua menjadi transparan,” tandasnya
Sebelumnya dalam forum ini, Soekarwo juga menyampaikan berbagai gambaran kemitraan Jawa Timur dengan Indonesia Bagian Timur. Antara lain, program “Food Estate” yaitu Jawa Timur akan berperan dalam menyediakan berbagai benih pangan dan pelatihan penakaran benih pangan untuk wilayah Kalimantan Utara dan  Sulawesi Selatan.
Ia menambahkan dalam program kemitraan dengan Indonesia Bagian Timur juga terdapat program kontribusi swasembada daging nasional. Jawa Timur akan membantu kebutuhan daging nasional, saat ini kekurangan kebutuhan daging nasional sebesar 132.000 ton per tahun atau setara dengan 780.000 ekor.
Sedangkan Wakil Menteri PPN  (Perencanaan Pembangunan Nasional)/Wakil Kepala Bappenas, Dr Lukita Dinarsyah Tuwo mengapresiasi upaya Jatim untuk terus membangun sehingga perkembangannya lebih cepat dibandingkan provinsi lain. “Bahkan, Jatim merupakan salah satu provinsi yang paling kompak,” tandasnya.
Kepala Bidang Perekonomian Bappeda Jatim Jumadi menambahkan, Musrenbang Provinsi Jatim 2015 mengambil tema ‘Kemandirian Ekonomi, Industri Hulu Hilir, Agrobis Agroindustri,  UMKM, dan Infrastruktur’. Khusus infrastruktur, yang dibahas mencakup tiga hal penting, yakni dari sisi regulasi, aksesibilitas, dan keuangan atau pembiayaan infrastruktur.
Ikut hadir dalam Musrenbang kali ini Wamen Menkeu, Wamendagri serta wakil DPRD Provinsi Jatim serta Wagub Jatim Drs H. Saifullah Yusuf. [rac]