Kampanye Jujur Santun

Riuh kampanye Pemilu serentak (Pilpres, dan Pileg) 2024, sudah digenjot seluruh partai politik, dan Tim Pemenangan Paslon Capres dan Wapres. Saat ini, sudah ribuan akun baru dibuat dalam facebook, WhatsApp, TikTok, twitter, instagram, cara Podcast, dan sejenisnya. Medsos menjadi andalan kampanye narsis, sekaligus menistakan lawan politik. Ketiga Capres, Cawapres, dan 18 pimpinan parpol. Namun belum sepekan digelar, telah terasa kampanye bagai sirkuit “adu narsis.”

Juga mulai nampak potensi pelanggaran terhadap UU Pemilu. Beberapa area akan menjadi titik rawan kampanye, terutama pondok pesantren. Diduga kuat, PKPU yang mengatur pendaftaran akun media sosial (medsos) sudah banyak diterabas. Sehingga kampanye pada medsos menjadi paling rawan penyebab keterbelahan sosial, dan konflik pada ranah grass-root. Terutama berita bohong (hoax).

Bagai “limbah” yang sengaja disebar, meracuni produk demokrasi. Berjuta-juta pernyataan penistaan dan berita bohong (hoax) bertebaran di medsos. Termasuk hoax dari parpol pro-rezim (pemerintah). Misalnya surplus hasil panen padi, namun harga beras terus membubung. Realitanya harga berbagai bahan pangan (terutama Sembako) naik bersamaan. Menunjukkan tataniaga hasil bumi yang tidak diurus secara baik dan benar.

Kampanye akan berlangsung cukup lama, sampai 75 hari, hingga 10 Februari 2024. Akan dilaksanakan secara serentak meliputi kampanye Pemilu presiden dan wakil presiden (Pilpres), serta kampanye Pemilu Legislatif. Sesuai amanat UU Pemilu tahun 2017, kampanye merupakan pendidikan politik masyarakat. Pada UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye diatur dalam 72 pasal, sampai pasal 339.

Peraturan yang sangat, dengan beberapa ayat dalam satu pasal. Bahasan kampanye nenjadi norma pengaturan paling panjang pada UU tentang Pemilu. Antara lain jadwal kampanye diatur dalam pasal 276 ayat (1). Yakni, dimulai tiga hari setelah penetapan pasangan Capres dan Wapres, sampai tiga hari menjelang coblosan. Juga masih terdapat PKPU Nomor 15 Tahun 2023, yang mengatur kampanye. Termasuk di dalamnya terdapat Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye.

Tidak mudah menyelenggarakan kampanye, karena harus mematuhi berbagai peraturan. Bukan sekadar aturan berkait Pemilu, melainkan juga peraturan keramaian umum. Misalnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik.

Polisi pada berbagai jenjang memiliki wewenang strategis. Sehingga patut masuk dalam jajaran Penegakan Hukum Terpadu, bersinergi dengan Bawaslu. Terutama dalam penindakan kejahatan siber berkait Pemilu. Khususnya penegakan terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Bawaslu, beserta seluruh jajaran di daerah diharapkan menjadi penyelenggara, sekaligus wasit yang adil. Netralitas menjadi “harga mati” KPU, dan Bawaslu. Sudah diterbitkan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum, telah disosialisasi ke segenap parpol. PKPU pada pasal 24 huruf a, dinyatakan “harus dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum.”

Etika lain dalam kampanye tercantum dalam pasal 24 huruf d, sebagai larangan. Dinyatakan, “tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain.” Serta huruf e, menyatakan “tidak bersifat provokatif.” Termasuk kampanye pada media sosial, yang akan menjadi media utama. Maka kegaduhan sosial nyaris menjadi keniscayaan mengiringi penyelenggaraan pilpres.

Kampanye di medsos bagai arena “perang” terbuka tanpa batas. Berbagai penyiaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dimanfaatkan untuk propaganda. Maka dibutuhkan “wasit” ber-integritas, tegas, dan cerdas mengawal kampanye Pemilu.

——— 000 ———

Rate this article!
Kampanye Jujur Santun,5 / 5 ( 1votes )
Tags: