Kampanye Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang baru berlangsung dua bulan, masih diwarnai “perang” jargon, belum menawarkan gagasan atau program dari masing-masing pihak. Perang jargon tersebut antara lain tempe setipis kartu ATM, politik sontoloyo, dan wajah Boyolali.
Kampanye yang ditampilkan masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tidak substantif, hanya jargon-jargon politik padahal seharusnya diisi dengan adu program dan gagasan berbasis data akurat. Tidak ada alternatif kebijakan yang ditawarkan masing-masing pasangan calon, misalnya, kubu petahana atau Jokowi-Ma’ruf, apa gagasan atau program alternatif yang akan dilakukan lima tahun kedepan.
Lalu di kubu Prabowo-Sandi, kritik yang dilakukannya harus berdasarkan data dan fakta sehingga kedua kubu seolah-olah tidak ada bedanya.
Lalu pada akhirnya menyerang karakter calon yang sifatnya personal karena itu yang membedakan kedua kubu. Nyaris tidak ada beda antara kedua kubu dari sisi program.
Dalam demokrasi mengharuskan seseorang atau kelompok berkompetisi karena jabatan terbatas maka terjadilah legitimasi diri sendiri dan deligitimasi lawan politiknya.
Untuk kubu penantang harus deligitimasi petahana dengan mengkritik, menyanggah dan berargumen terkait kebijakan yang dijalankan pemerintah. Cara yang paling beradab untuk mendelegitimasi lawan adalah delegimasi kebijakannya, serang kebijakannya. Semua argumen dikeluarkan untuk mendelegitimasi, baik visi misi gagasan, itu yang paling bermartabat.
Kampanye yang dilakukan dalam pilpres tidak menggunakan metode deligitmasi politik yang mengkritik lawan politiknya, termasuk berdebat terkait visi misi dan program.
Politik deligitimasi itu terhormat, namun apabila mengkritisi kebijakan dengan data palsu maka menjadi tidak terhormat misalnya, 99 persen rakyat Indonesia hidup pas-pasan namun akhirnya dibantah Bank Dunia. Lalu akhirnya delegitimasi gagal karena datanya hoaks lalu menyerang karakter orang dengan data hoaks seperti tuduhan PKI.
Hamdi Muluk
Pakar psikologi politik Universitas Indonesia
