Dialog publik peran BUMN dalam mewujudkan ketahanan energi yang digelar di Kampus Unsuri Surabaya, Kamis (8/11) kemarin.
Surabaya, Bhirawa
Kampus Universitas Sunan Giri (Unsuri) Surabaya menggelar dialog publik peran BUMN dalam mewujudkan ketahanan energi, Kamis (8/11) kemarin. Rektor Unsuri Dr Gunawan Adji saat ditemui di tempat acara mengatakan kegiatan tersebut sebagai wujud perhatian Unsuri terhadap ketahanan energi nasional.
“Masa depan bangsa ini sangat ditentukan bagaimana bangsa ini mempersiapkan diri dalam menghadapi krisis energi,” jelasnya. Lantaran itu, Unsuri jelas Gunawan ingin memberi kontribusi dengan mencoba menghadirkan berbagai pihak untuk melihat bagaimana sebenarnya potensi bangsa ini dalam mewujudkan ketanan energi.
“Kita punya potensi besar untuk mewujudkan ketahanan energi dengan syarat semua pihak punya semangat yang sama dalam mewujudkannya,” tegas alumnus Teknik Kimia ITS ini.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Ridwan Hisjam yang hadir dalam dialog tersebut mengatakan, Indonesia sebenarnya punya potensi besar untuk menciptakan kemandirian nasional di sektor energi. Sebab, Indonesia memilik sumber daya alam melimpah. Kekayan energi itu terbentang dari Sabang sampai Merauke.
Namun, kata dia, sayangnya kekayaan itu belum bisa dikelola dengan baik oleh pemerintah. Sehingga ketahanan energi nasional masih menempati rangking bawah yakni urutan ke 65. Di tingkat dunia, ketahanan energi Indonesia masih di bawah Thaliland.
“Secara rangking dunia, ketahanan energi Indonesia masih di bawah Thailand urutan ke 65,” ujar Ridwan dalam diskusi menelisik peran BUMN dalam mewujudkan ketahanan energi nasional, di Universitas Sunan Giri, Surabaya, Kamis (8/11) kemarin.
Ridwan juga menyoroti tentang perlunya transformasi energi konvensional menuju energi modern. Sebab, isu pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim mendorong dilakukan penyesuaian terhadap penyediaan energi yang ramah lingkungan.
BUMN sendiri kata dia, masih berkutat dan nyaman dalam penyediaan energi berbasis energi fosil. Padahal energi terbarukan kian memiliki peranan penting dalam penyediaan energi bagi manusia, menggantikan energi fosil yang tidak ramah lingkungan.
“Belum terlihat kesiapan dan kemauan yang kuat dari BUMN energi untuk mengisi potensi penyediaan energi berbasis energi terbarukan,” katanya.
Politisi Partai Golkar itu menyebut negara belum memiliki ketahanan energi nasional, sehingga perlu segera dibuat peta jalan (roadmap) ketahanan energi nasional yang dimiliki oleh negara sedikitnya selama 90 (sembilan puluh) hari bagi negara netimporter migas sesuai dengan dengan standar dari International Energy Agency (IEA).
“Perlu dibuat payung hukum dalam rangka mencari dan menghimpun sumber dana ketahanan energi nasional yang dimungkinkan berasal dari dana pengurasan migas, iuran badan usaha hulu migas, iuran badan usaha energi, alokasi khusus dari APBN maupun sumber-sumber lainnya,” tandasnya. [ina]
