Kantongi Angka Kematian Ibu Melahirkan di 14 Kecamatan

Surabaya, Bhirawa
Angka kematian ibu melahirkan di Kota Surabaya selama semester I/2016 cukup tinggi. Data yang dihimpun Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Watch Jawa Timur menyebut ada 23 kasus ibu melahirkan yang meninggal.
Koordinator BPJS Watch Jamaludin mengatakan, ibu malang itu berasal dari 14 Kecamatan di Kota Pahlawan. Yakni, Tandes,Tegalsari, Kenjeran, Tambaksari, Pakal, Krembangan, Gunung Anyar, Sawahan, Karang Pilang,  Wiyung, Benowo, Semampir, Bulak dan Wonocolo.
“Kebijakan kesehatan yang dijalankan Pemkot Surabaya, baik preventif maupun kuratif masih belum mampu mencegah, menekan dan mengurangi angka kematian Ibu,” kata Jamaludin, Rabu (27/7) kemarin.
Menurutnya, tingginya angka kematian ini juga dipicu masalah kemiskinan yang belum ditangani secara tuntas oleh pemkot. “Kota Surabaya dengan penduduk yang menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 2,2 juta jiwa dari total 2,9 juta penduduk Kota Surabaya atau sekitar 76 %. Dari sini, sudah saatnya pemkot maupun BPJS Kesehatan lebih serius memperhatikan peserta BPJS Kesehatan segmen Ibu hamil,” imbuhnya.
Harapannya, kata Jamaludin, selama kehamilan hingga persalinan bisa diperoleh akses yang baik. Sehingga Ibu dan bayinya dalam terjamin kesehatannya  dan  terselamatkan. Ini menjadi keharusan, terlebih Wali Kota Tri Rismaharini mendapat penghargaan Ideal Mother Award dari Universitas Kairo.
Dari kasus tersebut, BPJS Watch Jatim mendesak pemkot merevitalisasi  secara serius Puskesmas Surabaya untuk memberikan pelayanan lengkap bagi ibu hamil dan melahirkan. Pelayanan meliputi, pemeriksaan kandungan termasuk memfasilitasi  fasilitas  rawat inap untuk persalinan tanpa dipungut biaya.
“Dinas Kesehatan Kota bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, Puskesmas dan Posyandu membuat program khusus pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan. Selain itu perlu ada program pendampingan kepada ibu hamil di setiap kelurahan untuk mencegah dan mengurangi angka kematian ibu,” paparnya.
Pemkot, menurut Jamaludin, juga disarankan membuat sistem rujukan khusus kerjasama dengan beberapa rumah sakit untuk penanganan persalinan yang dalam kondisi darurat tertentu.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana mengatakan, ada banyak faktor terkait meninggalnya ibu melahirkan. “Bukan saja kemiskinan, namun rendahnya kualitas SDM atau wawasan warga. Selain itu, ada penyebab lain, yakni pernikahan dini,” kata Titin, sapaannya.
Politisi PDIP ini menandaskan, awal tahun 2016 komisinya pernah rapat membahas masalah ini dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. “Kalau faktanya seperti ini, akan kita panggil untuk rapat dan evaluasi lagi,” pungkas Agustin. (geh)