Emir Firdaus
Emir Firdaus
Maraknya demo korban luapan lumpur Lapindo yang belum dibayar ganti ruginya menimbulkan trauma pada Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Emir Firdaus. Apalagi ketika terjadi dengar pendapat korban lumpur dengan Pansus Lapindo DPRD, Emir memilih menghindar saja.
“Saya sudah kapok. Tiap mengikuti hearing, selalu dimaki-maki korban. Dianggapnya Pansus tidak bekerja,” keluhnya belum lama ini.
Padahal Pansus sudah habis-habisan memperjuangkan nasib korban ke pemerintah pusat. Sejak dibentuknya Pansus Lapindo, mereka terus mengupayakan agar tanah dan rumah warga yang digerus lumpur sejak 2006 itu lekas dibayar. Tetapi itulah persoalannya, keputusan untuk memilah antara korban berada di area terdampak dengan korban di luar peta terdampak, tidak akan menyelesaikan masalah.
Hingga kini korban yang di area peta terdampak langsung masih hanya dibayar 20-30%. Justru warga ini yang menerima akibat langsung dari luapan lumpur. Sementara korban di luar peta begitu mudah penyelesaiannya.
Ia bisa memahami kemarahan korban yang meluapkan amarahnya sampai turun ke jalan. Menutup jalan raya Porong sampai rel kereta api. Itu merupakan refleksi ketidakadilan yang dialami korban.
Nah, justru efeknya merembet ke angota dewan yang masuk Pansus Lumpur. Emir yang pernah menjadi Ketua Pansus lumpur, seringkali didamprat, dianggap tidak memperjuangkan nasib rakyat. “Sebagai manusia biasa, saya juga kesal dimaki-maki. Namun semuanya bisa dipahami mengingat persoalan yang dihadapi warga memang sangat berat,” terangnya.
Sekarang ini Emir tidak mau lagi mengikuti dengar pendapat dengan korban. Kecenderungannya warga makin panas, walaupun sudah ada penjelasan pemerintah pusat bahwa sisa uang yang belum dibayar Rp 781 miliar sudah masuk di APBN 2014. Tinggal bersabar untuk menunggu pencairan. Sebagai wakil rakyat, ia mengharapkan dana itu bisa dicairkan sebelum Lebaran 2015. Sudah terlalu lama rakyat menderita, jangan diperpanjang lagi. [hds]
