Kapolda Segera Koordinasi Kajati Terkait P21 Berkas Bambang DH

uploads--1--2014--08--14180-ilustrasi-berkas-kejaksaan-kembalikan-narkoba-oknum-sekwan-dprd-surabayaPolda Jatim, Bhirawa
Belum sempurnanya berkas kasus dugaan korupsi dana jasa pungut (japung) yang menjerat mantan Wali Kota Surabaya Bambang DH sebagai tersangka, membuat Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf berencana menemui Kepala Kejati Jatim Elvis Johnny untuk mengkoordinasikan penanganan kasus tersebut.
Rencana kedatangan Kapolda Jatim ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, yakni untuk mengkomunikasikan penyelesaian berkas kasus Bambang DH. Sebab, berkas kasus yang merugikan uang negara Rp 720 juta ini lima kali dikembalikan oleh Kejati jaksa ke penyidik Polda. Jaksa peneliti tak kunjung menyatakan berkas sempurna. Ada petunjuk jaksa yang belum juga dipenuhi oleh penyidik.
“Rencananya saya akan menemui Kajati Jatim untuk membahas terkait penyelesaian berkas Bambang DH yang belum P21 (berkas dinyatakan sempurna) oleh Kejaksaan,” terang Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf.
Lanjut Kapolda, rencana kedatangannya nanti tidak ada maksud lain. Melainkan hanya mengkomunikasikan penyelesaian berkas Bambang DH yang bolak-balik dari Polda Jatim ke Kejati Jatim. “Dengan rencana kedatangan saya ke Kejati Jatim, diharapkan penyidik kami dapat memenuhi berkas tersebut agar segera di P21,” ungkap Anas.
Sebelumnya, dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dengan tersangka Lisa, WNA Tiongkok, Kapolda menemui langsung Kajati, sehari sebelum masa penahanan Lisa habis. Sebelum itu, berkas kasus ini juga bolak-balik Polda-Kejati. Beberapa jam setelah didatangi Kapolda, Kajati akhirnya menyatakan bahwa berkas kasus Lisa dinyatakan sempurna alias P21.
Sementara itu, pihak Kejati belum bisa dikonfirmasi terkait rencana Kapolda menemui Kajati untuk mengkoordinasikan penanganan kasus Bambang DH. Dihubungi melalui ponselnya, Asisten Pidana Khusus Febry Adriansyah tidak menjawab. Namun ia pernah menyatakan bahwa hingga saat ini penyidik belum menyerahkan kembali berkas kasus ini.
Sebelumnya, Kepala Seksi Penuntutan (Kasitut) Pidana Khusus Kejati Dandeni mengatakan memang diperlukan pertemuan antar pimpinan untuk menemukan kata sepakat dalam penanganan kasus yang dinilai banyak pihak beraroma politik ini. Sebab, kendati beberapa kali sudah dilakukan gelar perkara gabungan penyidik-jaksa, kasus ini belum kelar-kelar.
“Kami terus melakukan koordinasi dan memberikan petunjuk ke penyidik kepolisian. Namun untuk berkasnya sampai saat ini belum diserahkan lagi,” ujarnya.
Untuk diingat, kasus ini sudah menyeret mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya Musyafak Rouf dan tiga mantan pejabat pemkot, Asisten II Pemkot Surabaya Muklas Udin, Sekretaris Kota Sukamto Hadi dan Bagian Keuangan Purwito, sebagai terpidana. Keempatnya kini sudah bebas. Belakangan, Polda membuka lagi kasus ini dan menetapkan Bambang DH sebagai tersangka. [bed]

Tags: