Kapolri Kirimkan Tim Penyelidik untuk BPPT dan KNKT

7- Panglima TNI Jendral Moeldoko beserta Kapolri Jendral Sutarman menggelar konferensi pers pesawat AirAsia QZ8510, Senin (5,1) di Mapolda Jatim. AbednegoPolda Jatim, Bhirawa
Pencarian pesawat AirAsia QZ 8510 rute Surabaya – Singapura tak hanya difokuskan pada penelusuran korban maupun bangkai pesawat. Namun, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) turut menyelidiki adanya kemungkinan pelanggaran UU Penerbangan pada pesawat yang jatuh di Selat Karimata, Pangkalan Bun, Minggu (28/12) pagi.
Kapolri Jendral Sutarman saat berada di Polda Jatim, Senin (5/1) mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan BPPT dan KNKT sedang menyelidiki adakah dugaan pelanggaran UU Penerbangan pada kasus hilangnya pesawat AirAsia QZ8510. Kapolri juga telah mengirimkan tim penyelidik dari Polri, guna membantu proses penyelidikan.
“Tim penyelidik Polri sudah kami perbantukan untuk proses penyelidikan yang dilakukan BPPT dan KNKT, terkait adakah dugaan pelanggaran dalam kasus hilangnya kontak pesawat AirAsia,” tegas Kapolri Jendral Sutarman kepada wartawan, Senin (5/1) di Mapolda Jatim.
Adapun penyelidikan yang dilakukan, Kapolri menjelaskan, dimulai dari awal pesawat AirAsia terbang sampai kepada terjadinya musibah hilangnya kontak pesawat. Saat ini, tim dalam proses penyelidikan dan mencari keterangan serta bukti-bukti yang tersisa dari puing pecahan pesawat AirAsia.
Plt Ditjen perhubungan Udara Djoko Muratmodjo menjelaskan bahwa penerbangan Air Asia QZ 8501 rute Surabaya-Singapura  tidak memiliki izin alias ilegal karena AirAsia rute Surabaya- Singapura hanya terbang empat kali sepekan, yaitu Senin, Selasa, Kamis dan Sabtu.  Tidak ada penerbangan Minggu. Karena di Indonesia izin terkait penerbangan ada pada Kementerian Perhubungan.  “Karena di RI yang memberikan izin rute adalah kemenhub, yaitu Dirjen Udara,” kata Djoko Muratmodjo.
Ia juga mengatakan bahwa berdasarkan investigasi awal, ditemukan penggunaan data yang berbeda antara data yang dimiliki Ditjen Perhubungan Udara dengan bandara yang memberikan izin kepada Air Asia Indonesia. “Terjadilah perbedaan. Ini yang perlu disampaikan,” ujarnya.
Djoko juga mengatakan bahwa Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah memberikan instruksi kepada kepada Airnav beserta Angkasa Pura I untuk mengambil langkah awal terkait kejadian ini. “”API dan Airnav di Bandara Juanda Surabaya diminta untuk memindahkan pegawai operasional di lapangan yang terkait dengan kejadian ini,” ungkapnya.
Di lain pihak PT Angkasa Pura I (AP I) mengklaim tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin penerbangan. Hal ini lantaran AP I dituding bertanggung jawab memberikan izin AirAsia QZ 8501 terbang.
“Tetapi kami menghormati tim audit atau tim investigasi yang dibentuk oleh Kementerian Perhubungan dalam menyelidiki kasus ini. Kami terima apa yang jadi bagian investigasi pengawasan,” ujar Corporate Secretary Angkasa Pura I (AP 1) Farid Indra Nugraha.
Farid menjelaskan, AP I sebagai badan usaha bandara, memiliki peran dalam menyiapkan fasilitas infrastruktur bandara. Namun, AP I tidak memiliki tugas dalam mengontrol navigasi penerbangan. “AP tidak melakukan pelayanan penerbangan. Tetapi, airport hanya melayani penumpang, sehingga bandara tidak ada hubungannya dengan izin penerbangan suatu maskapai,” imbuhnya.
Lebih lanjut Farid mengatakan, dulu memang sempat kewenangan otoritas bandara serta ruang udara bagian timur dikelola oleh PT Angkasa Pura I. Akan tetapi, melalui pengelolaan yang berbeda ini, tentu berdampak pada output pelayanan yang berbeda pula.
Oleh karenanya, guna meningkatkan kualitas layanan keselamatan udara yang semakin baik, maka dibentuklah Lembaga Pengelola Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau disebut AirNavigasi Indonesia. “Saat ini sudah dipisah, fungsi tugas untuk mengontrol lalu lintas di udara adalah AirNav, dari mulai briefing office maskapai sampai pelayanan di ACC itu diserahkan kepada AirNavigasi Indonesia,” tandasnya.
Diakuinya Menteri Perhubungan Igatius Jonan telah memutasi staf AP I yang membiarkan AirAsia Indonesia terbang dengan rute Surabaya-Singapura Minggu kemarin. Pasalnya, AirAsia telah terbang tanpa izin Kemenhub. “AP I siap melakukan mutasi beberapa karyawan dan pejabat di lingkungan AP I. Kami sudah melaksanakan perintah Menhub selaku pemerintah. Kami sudah lakukan mutasi, kepada dua anggota AP I, satu orang dari Manajer Operasional sedangkan satu orang lagi dari jabatan Apron Movement Control (AMC),” papar Farid seraya menjelaskan masing-masing staf tersebut dipindahkan ke Bagian Personalia dan Keuangan.
Otoritas penerbangan sipil Singapura (CAAS), dalam laman resminya Caas.gov.sg, menyatakan status penerbangan AirAsia QZ 8501 rute Surabaya – Singapura tidak ada masalah alias legal. “Menanggapi pertanyaan media, kami ingin menjelaskan bahwa sebelum sebuah maskapai penerbangan dapat meluncurkan layanan antara dua lokasi, perlu mendapatkan persetujuan jadwal penerbangannya dari otoritas penerbangan sipil masing-masing (negara) di setiap akhir penerbangannya di tempat yang terpisah. Pengajuan maskapai akan dipertimbangkan oleh masing-masing otoritas penerbangan sipil, dengan mempertimbangkan hak-hak lalu lintas udara yang tersedia di bawah perjanjian yang relevan layanan udara (ASA) dan ketersediaan slot lepas landas dan mendarat bandara dari koordinator masing-masing,” begitu penjelasan CAAS.
CAAS merilis di Singapura, AirAsia Indonesia telah mengajukan operasikan penerbangan harian antara Surabaya dan Singapura untuk masa musim dingin dari 26 Oktober 2014 hingga 28 Maret 2015, mendarat di Bandara Changi pada 08:30 (waktu Singapura) dan berangkat di Surabaya pada 14:10 (waktu Singapura). Jadwal penerbangan harian ini disetujui karena ada hak lalu lintas udara yang tersedia di bawah kesepakatan bilateral ASA dan adanya slot di Bandara Changi.
CAAS menilai tidak ada yang dilanggar pihak AirAsia. Pasalnya, ketika musim liburan maka pesawat bisa menambah extra flight sebagaimana umumnya maskapai lain juga melakukannya. “AirAsia Indonesia mengoperasikan penerbangan empat kali seminggu pada hari Senin, Rabu, Jumat dan Minggu. Maskapai dapat menyesuaikan frekuensi penerbangan mereka dalam perjalanan musim dalam menanggapi permintaan pasar atau persyaratan operasional”

Terus Kerja Keras
Panglima TNI Jendral Moeldoko menambahkan, seluruh jajaran TNI turut membantu sekuat tenaga dalam pencarian korban maupun bangkai pesawat AirAsia QZ 8501. Walaupun medan yang ditempuh sangat berbahaya dan berombak, Panglima meyakinkan bahwa prajurit TNI akan bekerja dengan semangat dan pantang menyerah dengan medan yang dihadapi.
“Dalam pencarian korban maupun puing-puing pesawat, prajurit kami terus bekerja keras. Bahkan, bisa dikatakan mereka mengabaikan keselamatan diri sendiri untuk keselamatan tugas,” ungkap Panglima TNI Jendral Moeldoko.
Jendral Moeldoko mempunyai usulan, yakni menyediakan akomodasi bagi keluarga korban yang hendak ikut dalam pencarian jenazah. Tak tanggung-tanggung, Panglima telah menyiapkan pesawat Hercules yang akan membawa keluarga korban dari Surabaya ke pangkalan BUN, hingga kemudian diangkut kapal perang KRI milik Angkatan Laut menuju lokasi pencarian.
Untuk perkembangan pencarian jenazah, sore kemarin ada tiga jenazah korban jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 diterbangkan dari Pangkalan Bun menuju Surabaya.  Komandan Lanud Pangkalan Bun Jhonson Simatupang, menyebutkan ketiga jenazah ini terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki. Ketiganya dievakuasi dari Kapal Diraja Kasturi milik Malaysia dan Kapal RSS Persistence milik Singapura.
Jenazah diterbangkan dengan pesawat CN 295 milik TNI Angkatan AU di saat Pangkalan Bun dilanda hujan deras. Hingga kini, jumlah jenazah yang berhasil dievakuasi ke Surabaya sebanyak 37 jenazah. [bed,geh]

Keterangan Foto : Panglima-TNI-Jendral-Moeldoko-beserta-Kapolri-Jendral-Sutarman-menggelar-konferensi-pers-pesawat-AirAsia-QZ8510-Senin-51-di-Mapolda-Jatim.-[abednego/bhirawa].

Tags: