Hasil reses yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD Jatim di masyarakat, ternyata banyak ditemukan penerima kartu sakti Jokowi justru warga mampu.
DPRD Jatim, Bhirawa
Kekhawatiran jika pemberian tiga kartu masing-masing Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tepat sasaran mendekati kenyataan. Buktinya, dari hasil reses yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRD Jatim di masyarakat ternyata banyak ditemukan penerima kartu-kartu tersebut justru warga mampu.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Subianto mengaku program tiga kartu sakti yang dilaksanakan pemerintahan Jokowi ternyata di tingkatan di daerah tidak tepat sasaran. Banyak warga ekonomi cukup atau mampu mendapatkan tiga kartu tersebut, sedangkan warga yang tidak mampu justru tidak mendapatkan tiga kartu tersebut.
Tidak meratanya program kartu sakti ini, tambah politikus asal Partai Demokrat ini seperti di Tulungagung, Kediri dan Blitar, karena pemangku wilayah seperti pemkab/pemkot setempat tidak pernah dilibatkan dan tidak diajak koordinasi dalam melakukan pendataan. ” Saat reses beberapa hari lalu, ternyata program Jokowi yaitu bantuan sebagai kompensasi kenaikan BBM dengan tiga kartu saktinya tak mengena dan salah sasaran,”jelas Subianto, Senin (1/12).
Padahal, tambahnya data riil warga yang kurang mampu dan berhak mendapatkan bantuan tersebut ada di tiap-tiap pemkab/pemkot setempat. Tapi dalam perjalanannya, para kepala daerah mengaku tak tahu menahu. Seperti di Kediri, dirinya menemukan banyak sekali warga tidak mampu tidak mendapatkan kartu sakti tersebut. ” Ini yang saat ini akan saya perjuangkan agar mereka semua mendapatkan tiga kartu tersebut,”ujarnya.
Terpisah, anggota Komisi II DPR RI asal Dapil Jatim I, Fandi Utomo mengaku jika program tiga kartu yang digagas Jokowi belum bisa didistribusikan ke masyarakat. Ini karena DPR RI belum menyetujuinya sekaligus tidak ada nomenklatur yang dijadikan dasar landasan hukum untuk penganggarannya pada APBN 2015.
“Istilahnya tidak ada nomenklaturnya. Kalau sekarang ini masyarakat bisa mencairkan, itu merupakan kartu yang lama peninggalan mantan Presiden SBY. Tiga kartu sakti milik Pak Jokowi bisa dicairkan jika DPR RI memberikan persetujuan terhadap anggaran yang dialokasikan dalam kartu tersebut. Rencananya hal itu dibahas pada masa persidangan kedua setelah pelaksanaan reses,”tugas Fandi.
Namun demikian, lanjut politisi asal Partai Demokrat dikhawatirkan tiga kartu tersebut tidak bisa dibahas sekaligus tidak mendapatkan persetujuan dari dewan jika pemerintaha Jokowi tetap ngotot memilih berseberangan dengan DPR RI. Kalau sudah begitu yang akan dirugikan justru masyarakat tidak mampu yang selama ini sudah berharap mendapatkan tiga kartu tersebut sebagai kompensasi dari kenaikan BBM bersubsidi.
Kalau sampai Januari 2015, tiga kartu tersebut tidak direalisasi dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak di masyarakat dan ini sangat berbahaya bagi pemerintah sendiri.
Sementara itu Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) berupa dana bantuan sebagai bentuk kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi tampaknya harus dibayar nyawa oleh masyarakat miskin. Bagaimana tidak, sejauh ini sudah tiga orang tewas saat mengantre dana kompensasi tersebut.
Kasus pertama menimpa Yatirah (70), warga Jalan Petoran RT 02 RW 08, Kelurahan Petoran, Kecamatan Jebres, Solo. Ia meninggal dunia saat sedang mengantre dana Kartu Program Sejahtera (KPS) di Kantor Pos Jebres. Yatirah yang saat mengantre dalam kondisi sehat, tiba-tiba mengeluh sesak napas. Ia pun meninggal usai diberi pertolongan pertama di dalam Kantor Pos Jebres.
Kemudian kasus kedua terjadi di Tasikmalaya pada Jumat ( 28/11). Nenek Icih (69), warga Kampung Trowek, Desa Dirgahayu, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Tasikmalaya, merenggang nyawa saat kelelahan karena harus antre dan berdesakan di Kantor Kecamatan Kadipaten.
Terakhir, kasus ketiga juga terjadi di Tasikmalaya pada Minggu (30/11). Nenek Itit, warga Desa Keputihan, Kecamatan Jatiwaras, tewas setelah terjatuh karena kelelahan mengantre dana PSKS.
Korban sempat dibawa petugas ke Puskesmas Jatiwaras, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dalam perjalanan. [cty]
