Karyawan PT PRIA Minta Perlindungan Bupati

Aksi demo karyawan PT PRIA dan warga Lakardowo di depan Kantor Pemkab Mojokerto, Selasa (19/7) kemarin. [kariyadi/bhirawa]

Kab Mojokerto, Bhirawa
Ratusan karyawan PT Putra Restu Ibu Abadi (PT PRIA) dan warga Dusun Kedungpalang Desa Lakardowo melakukan demo di depan Kantor Pemkab Mojokerto, Selasa (19/7) kemarin. Dalam aksinya mereka menyuarakan keinginan agar Bupati Mojokerto turun tangan atas keadaan di Desa Lakardowo yang tidak kondusif.
Diantaranya muncul saling fitnah dan permusuhan terkait keberadaan pabrik pengelolah limbah di desa mereka, ratusan karyawan PT PRIA dan warga desa itu datang dengan menumpang  tujuh bus dan lima truk serta dua pick up. Para pendemo  membeber poster berisi tuntutan agar karyawan dan warga dusun itu hidup damai dan tak ada permusuhan.
Beberapa spanduk itu bertulis ‘Jangan biarkan penyelundup yang memicu SARA masuk Desa Lakardowo’, dan ‘Jangan pecah belah kehidupan bermasyarakat kami, STOP cuci otak pada warga’.
Setelah berorasi, perwakilan PT PRIA dan warga Desa Lakardowo ditemui Asisten I Pemerintahan Sekkab Mojokerto, A Jazuli mewakili Bupati MKP.  Perwakilan pendemo meminta Pemkab segera turun tangan dan menyelesaikan permusuhan warga yang pro dan kontra dengan keberadaan PT PRIA.
”Banyak yang resign dari PT PRIA karena ada tekanan dari warga selama dan setelah bekerja. Begitu juga dengan keluarga karyawan yang dimusuhi warga karena bekerja di PT PRIA,” kata Mujiono perwakilan karyawan PT PRIA.
Hal senada juga diutarakan H Tawar, warga desa yang juga jadi security di PT PRIA. Dia mengurai, banyak anak dari karyawan PT PRIA yang bersekolah malah diteror warga. Begitu juga dengan ulama yang kebetulan karyawan PT PRIA, ketika mengajak shalat berjamaah selalu ditolak sebagian warga karena bekerja di pabrik limbah itu. ”Yang kami harapkan adalah ketentraman di desa ini lagi. Makanya, ketika kami melakukan aksi damai ini, kami juga mengajak warga yang kontra untuk ikut demo dan menyuarakan kedamaian di desa kami,” paparnya.
Sementara itu, A Jazuli mengaku sudah membicarakan persoalan itu dengan Forpimda, termasuk Polres Mojokerto Kota. ”Kami sangat iba, karena masalah limbah ini sudah merambah pada teror pada agama dan pendidikan di desa itu,” katanya.
Menindaklanjuti keluhan itu, Pemkab sedang mencari solusi untuk mendamaikan warga, termasuk dengan membentuk tim untuk turun dan bertemu dengan warga. ”Kami berusaha segera mendamaikan mereka, sembari menunggu hasil uji lab di Pemprov Jatim dari hasil baku mutu limbah di sumur pantau,” pungkas Zazuli. [kar]