Guru Pendamping Khusus (GPD) dan kepala sekalah saat mengikuti bimbingan teknis penyelenggaraan sekolah inklusi.
Kabupaten Probolinggo, Bhirawa
Sebagai upaya kegiatan pengembangan kelas layanan khusus, Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Probolinggo menggelar bimbingan teknis (bimtek) Guru Pendamping Khusus (GPK) dan Kepala Sekolah Penyelenggara Sekolah Inklusi, Selasa hingga Rabu (24-25/9).
Kegiatan ini diikuti oleh 52 orang GPK yang diselenggarakan di aula Dispendik Kabupaten Probolinggo dan 52 orang Kepala Sekolah Penyelenggara Sekolah Inklusi di SDN Sukokerto 1 Kecamatan Pajarakan.
Selama 2 (dua) hari, mereka mendapatkan materi dari narasumber Kepala SLBN Gending Wulandoko, guru SLBN Gending Halimatus Sa’diyah, Kepala SLB Dharma Asih Kecamatan Kraksaan Isa Abib Yakup dan guru SLBN Kraksaan Sri Rustiwi.
Kasi Kurikulum dan Penilaian SD Dispendik Kabupaten Probolinggo Nurohma Afrianti, Rabu (25/9) mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, wawasan, bimbingan dan keterampilan bagi GPK dan kepala sekolah penyelenggara sekolah inklusi untuk dapat menyusun dan melakukan assesment pendidikan bagi ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dan membangun system koordinasi dengan sesama guru dan kepala sekolah serta orang tua peserta didik.
“Kegiatan ini merupakan salah satu upaya agar guru-guru di sekolah inklusi bisa mengidentifikasi dan mampu menangani pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mendapat pendidikan yang setara,” ungkapnya.
Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Dewi Korina mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk implementasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Probolinggo tentang layanan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana yang dicanangkan oleh Bupati Probolinggo pada tanggal 29 Juli 2015 lalu.
“Untuk kepala sekolah, materinya tentang kebijakan sekolah inklusi meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan. Sementara untuk GPK, materinya lebih teknis tentang pembimbingan dan pembelajaran bagi murid berkebutuhan khusus. Semoga melalui 2 (dua) kegiatan ini layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Probolinggo bisa semakin baik dan bermutu,” harapnya.
Pada 2019, menurut Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Dewi Korina, Pemkab akan memperbanyak sekolah inklusi. Jumlahnya yakni 100 lembaga pendidikan, yakni 50 sekolah iklusi untuk PAUD dan TK, untuk Sekolah Dasar (SD) 25 inklusi dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 25 lembaga.
“Sesuai dengan petunjuk dari Ibu bupati, tahun depan ada 100 sekolah yang ditarget menjadi sekolah iklusi. Selama lima tahun mendatang, sesuai dengan visi misi Bupati Probolinggo P Tantriana
Sari dan Wabup Timbul Prihanoko atau Nawa Hati, ada 500 sekolah inklusi,” jelasnya.
Dewi menuturkan, saat ini sekolah inklusi yang diinisiasi sejak 2015 sudah mencapai 72 lembaga untuk tingkat SD. Sementara untuk tingkat SMP mencapai 24 lembaga. “Sesuai dengan aturan yang
berlaku, minimal untuk sekolah inklusi ada satu sekolah di tiap kecamatan. Namun kami sudah lebih dari itu,” ujarnya. Penambahan sekolah inklusi itu, menurut Dewi, merupakan salah satu ikhtiar Pemkab untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) yang masih tertinggal, utama di sektor pendidikan. [wap]
