Kacabdindik Provinsi Jatim Wilayah Kab Situbondo Drs Suroso, MPd, bersama pemateri dalam acara workshop pengenalan program kemitraan tehnologi pendidikan di aula SMADA, kemarin (18/10). [sawawi]
Situbondo, Bhirawa
Para Kepala Sekolah (Kasek) dan operator SMK/SMA Negeri dan swasta se-Kabupaten Situbondo berkumpul di aula SMAN II Situbondo, Rabu (18/10). Kehadiran para penyelenggara pendidikan menengah atas yang ada di Kota Santri itu untuk mengikuti workshop yang diadakan Kantor Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jawa Timur Wilayah Kabupaten Situbondo. Dua pemateri dari Provinsi Jatim yakni Riza Primadi dan Wira Raja, mengupas persoalan pelaksanaan ujian berbasis komputer (UBK) dan persoalan pendidikan lainnya.
Kepala Cabdindik Provinsi Jatim Wilayah Kabupaten Situbondo, Drs Suroso MPd, dalam arahannya mengatakan, workshop ini merupakan tindak lanjut dari arahan Dinas Pendidikan Provinsi Jatim dimana waktu ujian nasional dimajukan yang semula dilaksanakan April dirubah menjadi bulan Pebuari 2018. Kata Suroso, menindaklanjuti perubahan itu, pihaknya sudah mengirimkan surat kepada MKKS yang juga dilampirkan surat pernyataan kesanggupan mengikuti UBK (ujian berbasis komputer). “Semua sekolah harus siap untuk mengikuti UBK. Bagi sekolah yang belum siap harus sudah dipersiapkan mulai sekarang,” pinta Suroso.
Mantan Kasek SMAN 2 Lumajang itu menandaskan, ia bersama jajaran Kantor Cabdindik Provinsi Jatim Wilayah Kab Situbondo patut berterimakasih kepada para Kasek dan staf yang telah menyiapkan UBK tahun 2017 dimana Kab Situbondo bisa melakukan UBK secara keseluruhan (100 persen). Suroso juga menghimbau bagi sekolah yang siap melaksanakan UBK khusus kelas XI, diminta untu mengisi surat kesanggupan seperti tertera dalam formulir yang diedarkan Cabdindik Prov Jatim. “Dalam surat itu juga disampaikan jadwal simulasi UBK yang dilanjutkan dengan pendataan peserta serta pengaturan server oleh satuan pendidikan masing masing. Selanjutnya sekolah menyiapkan data sinkronisasi untuk SMK serta simulasi matematika dan bahasa inggris. Ini perlu karena UBK untuk SMK memang didahulukan dari SMA,” urai Suroso.
Agar semua jadwal UBK dapat berjalan sesuai jadwal, Suroso meminta MKKS (musyawarah kerja kepala sekolah) untuk melakukan koordinasi mulai dari kesiapan simulasi sekolah SMA, kesiapan pendataan peserta dan pernyataan kesanggupan melaksanakan UBK harus diikuti secara benar. “Saya minta semua sekolah untuk segera mendata dan segera mengisi pernyataan kesiapan mengikuti UBK,” pungkas Suroso seraya meminta agar sekolah memferivikasi jumlah data GTT/PTT.
Suroso menambahkan, pelaksanaan verifikasi data GTT/PTT itu bukan merupakan tahapan sebagai PNS melainkan hanya bagian dari legalisasi mendapatkan honor dari data BOS. Bagi GTT/PTT yang sudah bekerja lima tahun ke atas, aku Suroso, akan mendapatkan insentif dari Pemprov Jatim.
“Nanti para GTT/PTT itu akan mendapatkan SK Guberur Jatim sebagai bukti legalitas. Ini nanti jangan disalah artikan sebagai bukti calon PNS sebab SK gubernur ini hanya sebagai legalisasi pemberian honor sesuai dengan panduan penggunaaan BOS,” pungkas Suroso. [awi]
