Kasus Gratifikasi Batu, Empat Pejabat dan Swasta Diperiksa KPK

Tim Penyidik KPK saat menggeledah dan menyita dokumen berkaitan dugaan TPK yang dilakukan di Balai Kota Batu, beberapa waktu lalu.

Kota Batu, Bhirawa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa empat pejabat Pemkot Batu. Pemeriksaan yang dilakukan di Mapolres Batu, Rabu (10/2) ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi yang di terjadi selama masa pemerintahan tahun 2011-2017. Kini total sudah ada tujuh pejabat Pemkot Batu dan satu pihak swasta yang telah diperiksa KPK dalam dua hari terakhir.
“Pemeriksaan yang dilakukan terhadap beberapa saksi ini berkaitan dengan perkara dugaan TPK penerimaan gratifikasi di Pemkot Batu tahun 2011-2017,”ujar Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi awak media, Rabu (10/2).
Dalam pantauan Bhirawa, proses pemeriksaan yang dilakukan KPK bertempat di Mapolres Batu kemarin berlangsung pukul 10.00-12.00 WIB. Setelah melakukan pemeriksaan, Tim Penyidik KPK meninggalkan Mapolres dengan membawa dua koper menuju mobil Tim Penyidik KPK yang telah standby di halaman Mapolres.
Diketahui, pada pemeriksaan KPK di hari pertama, Senin (9/2) ada empat orang yang diperiksa. Mereka terdiri dari tiga pejabat pemkot, dan satu pihak swasta.
Adapun pihak swasta yang diperiksa KPK yaitu, Abdul Jamal yang merupakan Kepala Bagian Umum PT Kusumantara Graha Jayatrisna Estate. Sedangkan dari pejabat Pemkot Batu ada Alfi Hidayat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Batu.
Kemudian ada juga Drs Eko Suhartono sebagai Plt Kepala Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Batu, dan Endro Wahjudi sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang Dana Jasa Pemkot Batu.
Kemudian dalam pemeriksaan lanjutan, empat lagi Pejabat Pemkot Batu yang diperiksa KPK. Mereka adalah M. Chori sebagai Kadispenda, Muji Dwi Leksono sebagai Kepala Bagian Hukum Setda Kota Batu, Eny Rachyuninsih sebagai Kadis Pendidikan, dan Agoes Macmoedi sebagai Kadiskominfo.
“Dari pada para saksi tersebut, dilakukan penyitaan barang bukti yang sebelumnya telah mendapatkan izin Dewas KPK. Diantaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” jelas Ali Fikri.
Diketahui, ada awal Januari lalu KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa Kantor OPD Pemkot Batu. Penggeledahan itu dilakukan terpisah dan di waktu yang berbeda pula. Dalam penggeledahan tersebut, Tim Penyidik KPK telah menyita berkas- berkas yang berkaitan dengan dugaan TPK gratifkasi tahun 2011- 2017.
“Dilakukan penyitaan barang bukti yang sebelumnya telah mendapatkan izin Dewas KPK, di antaranya berbagai dokumen yang terkait dengan perkara ini,” tulis Fikri dalam pesan pendeknya. [nas]

Tags: