Kawatir Gagal Lelang, ULP Kota Malang Kumpulkan PPK

lelang gagalKota Malang, Bhirawa
Pelaksanaan lelang tahun 2015 mendatang diprediksi lebih rumit, karena seluruh proses lelang pengadaan barang dan jasa akan dilakukan melalui online. Jika pejabat pelaksana lelang tak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, dikawatirkan pelaksanaan lelang bisa gagal dan proses pembangunan Kota Malang bisa mandek.
Menurut Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Malang, Sapto Prapto, saat ditemui  disela-sela sosialisasi pengadaan barang dan jasa secara elektronika, di Hotel Trio II Malang, Selasa (2/12) kemarin, kegagalan lelang menjadi penyebab terhentinya pembangunan di Kota Malang.
Karena itu, pihaknya mengundang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kelompok Kerja (Pokja) penyelenggaraan lelang di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di lingkungan Pemkot Malang.
Menurut Sapto, sosialisasi ini diberikan kepada panitia pengadaan terkait Standart Operasional Prosedur (SOP), pelaksanaan lelang. Karena ini sangat menentukan kelancaran pengadaan  barang dan jasa.
”Setiap SKPD, tentunya memiliki program pengadaan yang harus dilaksanakan, makanya kita Pokja, dan PPK, untuk mendapatkan pemahaman pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan  SOP-nya,” terang pria yang juga Kepala Dinas Pertanian Kota Malang itu.
Secara khusus ULP Kota Malang, mengundang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), untuk menyampaikan prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, kepada para peserta.
”Kami berharap, agar seluruh Pokja dan PPK, masing-masing SKPD bisa bertanya langsung  dan menyampaikan semua kendala yang dihadapi, karena prosedur pengadaan barang dan jasa  tahun depan itu agak sedikit rumit,” tukasnya.
Namun, Sapto menambahkan, Pokja dan PPK seharusnya tak usah ragu lagi, dalam melaksanakan tugasnya. Karena seluruh aturannya sudah jelas dan proses lelang dilakukan dengan cara elektronik, melalui Layanan  Pengadaan Secara  Elektronika (LPSE).
”Aturanya sudah jelas, SOP-nya sudah tertata dengan baik, jadi tak alasan lagi pelaksanaan lelang di Kota Malang ini terlambat. Pokja dan PPK tak boleh ragu dalam menjalankan tugasnya. Apalagi seluruh persyaratan pengadaan sudah tersedia di secara online, di LPSE,” tuturnya.
Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terlebih dahulu harus diberitahukan LPSE, jika SKPD tak menyampikan ke LPSE maka lelang tak bisa dilaksanakan. Prosesnya dimulai dari Rencana Umum Pengadaan (RUP),  dari masing-masing unit kerja, kemudian disampaikan kepada ULP,  sesuai dengan pokjanya,dan spesifikasi kebutuhan masing-masing SKPD.
Sementara itu, Adi Wibowo Soedarmo, Kepala Seksi Bina Karir (LKPP) pusat menyatakan, jika pelaksanaan lelang harus terencana, yang meliputi identifikasi kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran.
Jika ini sudah dilakukan dengan baik, menurutnya tak ada persoalan dalam pelelangan, karena tujuan dari pengadaan barang dan jasa itu untuk mendapatkan barang yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat harga dan tepat sumber. [mut]

Tags: