Wagub Jatim Drs H Saifullah Yusuf dan Wali Kota Malang H Mochamad Anton foto bersama jamaah NU dan Muhammadiyah disela Halal Bihalal di Graha Cakrawala Universitas Negeri Malang.
Kota Malang, Bhirawa
Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan yang punya peran penting dalam melahirkan NKRI. NU menggerakan ummat di pedesaan melalui simpul-simpul pesantren, sedangkan Muhammadiyah menjadi gerakan pendidikan bagi ummat Islam dan besar di perkotaan. Keduanya menghasilkan spirit keagamaan sekaligus perjuangan kebangsaan yang melahirkan kemerdekaan RI.
Wakil Gubernu Jatim Drs H Saifullah Yusuf menuturkan, di alam kemerdekaan, kedua ormas ini tetap menjadi pilar utama NKRI. Muhammadiyah mencerdaskan dan menyatukan umat Islam dari berbagai suku di Indonesia lewat amal usahanya di bidang pendidikan dan kesehatan. Sedangkan NU dengan kepemimpinan para kiai menyatukan para santri di seluruh nusantara melalui jejaring pesantren.
“NU juga telah giat ikut mencerdaskan anak-anak bangsa melalui pesantren dan lembaga pendidikan yang telah dikembangkan,” kata Saifullah Yusuf, saat menghadiri Halal Bihalal Keluarga Besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kota Malang di Graha Cakrawala Malang, Minggu (6/8).
Menurut Gus Ipul, sapaan karib Saifullah Yusuf, meski NU dan Muhammadiyah bergerak dalam segmen ummat yang berbeda. Tetapi keduanya mampu bersinergi saling berfastabiqul khairat untuk menegakkan Islam yang rahmatan lil alamin di bumi nusantara.
Kiprah dan kepemimpinan dalam masyarakat kedua Ormas Islam ini memiliki arti penting bagi kemajuan bangsa ini. Pemerintah tak mungkin bisa mengabaikan, bahkan meninggalkan NU dan Muhamadiyah dalam memajukan bangsa ini.
“Karena itu, dirinya ingin mengajak keduanya bersama-sama mewujudkan Jatim Adem. Apa itu Jatim Adem ?. Yaitu Jatim yang Aman, Demokratis, Ekonomi Berkeadilan, dan Membahagiakan warganya,” ujarnya.
Dijelaskannya, Aman berarti angka kriminalitas rendah, jumlah konflik bisa diminimalisir, keluhan investor kecil, dan tidak banyak komplain warganegara terhadap persoalan keamanan. Selain itu, indeks keamanan dari BPS juga terkendali. BPS menggunakan istilah aman secara khusus untuk jumlah kejahatan dan keberhasilan penanganan yang dilakukan.
Selanjutnya, Demokratis mempunyai makna masyarakat yang berdasarkan pada sistem nilai yang mengedepankan kebaikan bersama. Sistem nilai ini memungkinkan segenap perbedaan bisa dipertemukan. Ada dialog, ada kompetisi yang sehat dan bertanggungjawab. Juga aturan main yang diwujudkan melalui regulasi dan memungkinkan warganegara mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dalam pengambilan kebijakan.
Karena itu, lanjut Gus Ipul masyarakat yang demokratis bisa diukur melalui angka partisipasi publik, pemerintahan yang akuntabel, kebebasan warga terjamin, ruang publik yang terbuka untuk dialog dan perdebatan masyarakat sipil. Indeks Demokrasi Indonesia yang dibuat oleh Bappenas juga memberikan penilaian capaian perprovinsi.
Masyarakat yang demokratis bisa terwujud jika jumlah warga terdidik tinggi. “Dalam hal ini, NU maupun Muhammadiyah lewat berbagai lembaga pendidikan di berbagai jenjang bisa ikut menciptakan suasana demokratis seperti yang kita cita-citakan,” jelasnya.
Masih menurut Gus Ipul, Ekonomi berkeadilan artinya ekonomi yang tidak hanya tumbuh tinggi, tapi juga diikuti dengan distribusi kesejahteraan secara merata. Kemajuan ekonomi yang mengikuti pola pasar bebas menghasilkan kesenjangan yang tinggi. Ini bisa berakibat adanya ketidakadilan.
Mereka yang tidak mempunyai akses terhadap sumberaya dan tidak mempunyai kesetaraan modal pasti tidak akan mempu berkompetisi. Terhadap mereka yang seperti itu, pemerintah harus hadir sebagai pengatur distribusi atas sumberdaya dan modal.
Sementara itu Wali Kota Malang Ir H Mochamad Anton pada kesempatan yang sama mengatakan, harmonisasi warga NU dan Muhammadiyah Kota Malang telah terjadi sejak bulan Ramadhan lalu. “Arema harus bangga karena harmonisasi NU dan Muhammadiyah memperkokoh Ukuwah Islamiah dan ikut mempercepat pembangunan Kota Malang,” ungkapnya.
Ditambahkan Bumi Arema adalah Bumi Sholawat, Pemerintah Kota Malang tidak pernah melarang ataupun membubarkan kegiatan keagamaan asalkan tidak membuat keonaran. “Dengan ridhlo Allah SWT, kebersamaan akan memperkokoh persatuan dan kebersamaan,” pungkasnya. [iib,mut]
