Kebijakan Ekonomi Jokowi Dituding Pencetus PHK Massal

Aktivitas para pekerja di Astra Honda Motor.

Aktivitas para pekerja di Astra Honda Motor.

Surabaya, Bhirawa
Maraknya gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran di kalangan buruh dikarenakan kebijakan ekonomi jilid 1 sampai 9 yang dikeluarkan pemerintah gagal total. Hal ini ditandai dengan hengkangnya dua perusahaan raksasa di Indonesia yaitu Panasonic dan Thosiba yang disebut-sebut akan mem-PHK hampir 5 ribu karyawannya.
Presiden FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) Sahid Iqbal menegaskan jika pemerintah lewat Presiden Jokowi telah gagal melaksanakan kebijakan ekonomi jilid 1 sampai 9 sehingga banyak buruh yang ter-PHK. Menyusul banyaknya perusahaan yang gulung tikar akibat daya beli masyarakat menurun karena keluarnya PP No 78 Tahun 2015 tentang pengupahan yang membuat upah buruh lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam yang mencapai 187 dollar AS, 390 dollar AS untuk Malasyia, Thailand dan 395 dollar AS untuk Singapura.
“Kondisi ini diperparah lagi dengan masuknya investasi Tiongkok yang jelas sangat merugikan Indonesia. Di mana investasi yang ditanamkan di Indonesia tidak saja uang atau perusahaan saja, tapi seluruh pekerjanya diambil dari Tiongkok. Otomatis Indonesia sangat dirugikan. Apalagi tenaga dari Tiongkok tersebut bukan ahlinya. Namun anehnya pemerintah mulai dari Presiden Jokowi hingga para menterinya diam saja,”tegas Said disela-sela acara Kongres FSPMI 5 di Empire Palace, Senin (8/2).
Bahkan Said menuding pemerintah telah melakukan kebohongan publik. Pasalnya, janji mereka menghindari adanya PHK dan mengurangi  investasi asing hanya isapan jempol belaka. Buktinya, adanya strukturisasi dan rasionalisasi ternyata justru membuka peluang PHK besar-besaran. Dan otomatis pengangguran semakin meroket dan kondisi ini tentunya berimbas pada jumlah kemiskinan di Indonesia.
Karenanya, pihaknya berharap pemerintah segera mencabut PP No 78 Tahun 2015 yang sangat merugikan para buruh. Termasuk minta para menteri khususnya Menakertransduk dan Menperindag untuk dievaluasi kembali kinerjanya. Sekaligus kebijakan ekonomi yang ada juga dievaluasi kembali karena tidak mampu menekan perekonomian di Indonesia. Bahkan terang-terangan dia mengibaratkan pemerintah sebagai dokter yang salah dosis dalam memberikan obat kepada pasiennya. Akibatnya banyak pasien yang meninggal dunia.
“Saya melihat saat ini pemerintah tidak mau dikatakan gagal dalam mengambil kebijakan ekonomi. Namun kenyataannya semua kebijakan yang dilemparkan ke masyarakat tidak dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nyatanya sesuai data yang ada, pertumbuhan ekonomi di Indonesia hanya 4,79 persen. Dan kebanyakan perusahaan yang tutup saat ini adalah padat modal yang tentunya akan membuat pengangguran semakin besar,”tandas Said.
Sebelumnya Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperkirakan pada periode Januari hingga Maret 2016 jumlah pekerja yang mengalami PHK mencapai 10 ribu orang.
Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan pada periode Januari-Maret 2016? sejumlah perusahaan secara bertahap akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Perusahaan-perusahaan tersebut bergerak di sektor elektronik dan pertambangan.
“Sekarang dari Januari sampai Maret nanti di Panasonic dan Toshiba sudah 2.145 orang (di-PHK), Shamoin 1.166 orang, Starlink 452 orang. Perusahaan perminyakan yang sudah melapor ke kami hampir 5.000 orang,” ujarnya di Jakarta.
Menurut Said, angka-angka itu baru sebagian yang dicatat oleh KSPI. Dia memperkirakan masih banyak perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja saat ini. Jika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin jumlah tenaga kerja yang terkena PHK tahun ini sama seperti tahun lalu.
“Dugaan kami yang sudah ter-PHK lebih dari 10 ribu orang? dalam kurun waktu Januari-Maret. Kalau ini dibiarkan sampai akhir tahun, jumlahnya akan sama dengan tahun lalu. ?Pada 2015 yang ter-PHK sudah 50 ribu orang,” kata dia.

Malang Bentuk Tim
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertarns) Kota Malang membentuk tim khusus untuk mengantisipasi dampak PHK di sektor industri elektronik di Jakarta jika nanti merembet ke daerah.
Kepala Disnakertrans Kota Malang Kusnadi mengutarakan dampak PHK sektor industri elektronik bisa saja  terjadi di Kota Malang. Terutama di toko  besar yang selama ini menjadi distributor elektronik.
Lebih jauh dikatakan mantan Camat Lowokwaru itu, pihaknya telah membentuk tim berjumlah 19 orang untuk memantau aktivitas perusahaan, apakah masih membutuhkan tenaga kerja atau mulai mengurangi tenaga kerjanya.
Meski diakui dia, indikasi PHK di daerahnya hingga saat ini belum ada. Namun demikian imbuhnya, antisipasi harus tetap dilakukan agar apabila masalah PHK merembet ke daerah, pihaknya sudah siap.
“Jadi nanti kalau ada yang ikut terdampak, bisa segera disalurkan ke perusahaan yang butuh tenaga kerja, makanya kita antisipasi terlebih dahulu,”ujar Kusnadi.
Dia mengakui gelombang besar PHK di ibukota membuat gelisah para pekerja di Kota Malang. Karena pengurangan produksi di induk perusahaan dikhawatirkan berdampak pada tenaga kerja di daerah.
Menurut, pria yang juga mantan Kadis Pasar itu, pemantauan telah dilakukan sejak awal Januari lalu. Tim yang dibuatnya itu, selain mengecek kebutuhan tenaga kerja, juga melakukan survei Upah Minimum Kota (UMK) 2016 Kota Malang yang ditetapkan sebesar Rp 2.099.000 per bulan.
Sementara itu, terkait dengan penetapan UMK di Kota Malang, diakui dia, sejauh ini tidak ada masalah. Karena perusahaan di Kota Malang belum ada pengajuan penangguhan. Ini menunjukkan jika kondisi perusahaan di Kota Malang cukup baik.
“Belum ada yang mengajukan penangguhan UMK, jadi kondisi perusahaan di Kota Malang cukup baik, sama seperti tahun sebelumnya,”imbuhnya.
Sampai saat ini, berdasarkan catatan Disnakertrans di Kota Malang terdapat 640 perusahaan baik skala sedang sampai besar. Dari jumlah itu, serapan tenaga kerjanya mencapai lebih dari 30 ribu tenaga kerja.
Kusnadi, menambahkan sektor industri di wilayah Malang Raya yang rawan terjadi PHK ada di industri rokok. Bahkan ada.1.200 pekerja melakukan pensiun dini tahun lalu.
“Dulu ada 1.200 pekerja di industri rokok yang sepakat dengan kebijakan perusahaan untuk pensiun dini. Tapi kami pastikan tahun ini tidak ada karyawan yang pensiun dini,” tukas Kusnadi. [cty,mut]

Daftar Perusahaan yang Akan Segera Melakukan PHK pada Januari sampai Maret 2016
1. Panasonic
2. Toshiba
3. Shamoin
4. Starlink
5. Jaba Garmindo
6. Yamaha
7. Astra Honda Motor
8. Hino
9. Astra Komponen
10. AWP
11. Aishin
12. Musashi
13. Sunstar
Sumber : Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI

Tags: