Kebiri, Upaya Abolisionistik Kejahatan Seksual

Oleh :
Dr Lia Istifhama
Aktivis Sosial

Syubbanul yaum rijalul ghod, pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Ungkapan tersebut sangat patut kita internalisasi diri sebagai bentuk stimulus pertanggungjawaban menjaga mental dan karakter anak sejak dini sehingga kelak mereka bersiap menjadi pemimpin di negeri yang kita cintai.Salah satu jaminan terjaganya mental atau psikis anak, adalah jaminan kebahagiaan yang mereka miliki dalam masa kecil.

Negara telah mengatur upaya mewujudkan kebahagiaan tersebut, yaitu adanya perlindungan anak yang diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara keseluruhan, ada 31 hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua atau orang dewasa, dengan beberapa diantaranya adalah hak anak yang kadang diabaikan orang dewasa, yaitu hak mendapatkan perlindungan dan bermain.

Hak bermain contohnya, ternyata menjadi celah kejam para pelaku kejahatan seksual atau predator anak.Tatkala anak-anak tengah lengah dan asyik bermain, ternyata berpotensi terjadinya kejahatan seksual. Secara otomatis, hak anak untuk mendapatkan perlindungan pun, dilanggar dan oleh pelaku kejahatan seksual yang sekaligus merenggut masa kecil penuh ceria yang seharusnya menjadi hak mutlak anak-anak.

Pelecehan ataupun kejahatan seksual pada anak bukan hanya sekedar seorang laki-laki dewasa melecehkan secara seksual seorang anak perempuan, melainkan tidak sedikit laki-laki dewasa melakukan kejahatan seksual terhadap anak laki-laki (male rape). Seperti yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, dimana pria berinisial HCP (26), melakukan kekerasan seksual terhadap 30 anak laki-laki.Seperti umumnya pencabulan yang dialami anak-anak, pencabulan keji yang dilakukan HCP juga dilakukan dengan modus mengajak korban bermain gim (game).

Melansir dari Rome Statute of International Criminal Court atau Statuta Roma, kejahatan seksual merupakan bagian dari Kejahatan kemanusiaan atau crime against humanity (CAH).Dampak kejahatan seksual pun berkepanjangan, baik dari psikis korban, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, hingga psikis keluarga maupun orang di sekitar korban yang turut merasakan dan menanggung kepedihan.

Dampak terhadap psikis korban, diantaranya mulai dari sindrom kecemasan labilitas outonomik, ketidakrentanan emosional, Post Traumatik Stres Disorder (PTSD), yaitu trauma berkepanjangan yang bisa ditandai dengan mimpi buruk maupun reaktivitas berlebihan atas rangsangan maupun segala bentuk ingatan atas kenangan traumatis yang melampaui batas ketahanan orang biasa, hingga gangguan seksual.

Besarnya dampak yang muncul akibat kejahatan seksual tersebut, tentu menjadi atensi khusus pentingnya upaya preventif untuk mereduksi potensi kejahatan seksual. Tak lain, hal ini menjadi pertanggungjawaban semua generasi bangsa untuk menjamin kelangsungan generasi penerus yang memiliki mental positif tanpa adanya potensi gangguan seksual sehingga menjadi anak bangsa yang memiliki kesempatan penuh dan fokus untuk berkarya.

Terlebih, secara tegas KemenPPPA menyampaikan bahwa Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak dengan adanya peningkatan kasus menjadi 9.588 kasus selama 2022.Pelecehan ataupun kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di lingkungan terdekat anak tersebut, dan situasi ter-rentan adalah anak-anak jalanan yang tidak mendapat perlindungan keluarga.

Salah satu upaya preventif kejahatan seksual adalah upaya abolisionistik, menanggulangi kejahatan melalui menekan sumber yang menjadi penyebabnya, yang dalam hal ini, meningkatkan efek jera bagi pelaku, yaitu hukuman pidana mati maupun kebiri. Mengacu pada UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bahwa segala bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan sesuai pasal 9, diantaranya kekerasan seksual, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 37.

Sedangkan hukuman kebiri, diatur dalam PP No. 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Adanya sanksi dalam PP tersebut, tidak lain adalah untuk mencegah, mengatasi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau predator anak, sehingga pelaku akan berpikir panjang untuk melakukan hal tersebut.

Meski tampak tegas, hukuman kebiri sempat mengalami pertentangan dari beberapa pihak, diantaranya yang menyebut bahwa kebiri hanya menekan libido atau hasrat seksual.Sedangkan pihak lainnya menyebut bahwa hukuman tersebut merupakan bentuk penyiksaan.

Tak terhenti dalam polemik pro kontra, jalan terjal pelaksanaan hukuman kebiri pun terlihat berlanjut tatkala di meja peradilan, tepatnya yang terjadi pada vonis hukuman predator seks 17 anak di Sleman, Budi Mulyana (54).saat itu, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sleman majelis hakim yang diketuai Aminuddin, tidak mengabulkan tuntutan JPU untuk menghukum terdakwa dengan hukuman kebiri kimia.

Alasan hakim adalah mempertimbangkan PP No 70 Tahun 2020 Pasal 1 angka 2, yakni kebiri kimia dapat dijatuhkan ke terdakwa jika terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada anak-anak untuk melakukan persetubuhan. “Sedangkan dalam perkara ini perbuatan terdakwa telah terbukti melakukan bujuk rayu atau dengan iming uang sehingga apa yang dimaksud dalam pasal ini tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa tersebut,” kata Aminuddin, (8/9/2023).

Selain itu, juga mempertimbangkan Pasal 6 dan 7 ayat 2 yang menerangkan tindakan kebiri kimia harus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait. Namun, selama persidangan JPU tidak menghadirkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi untuk menjelaskan soal tata cara kebiri kimia.

Hanya ada beberapa kasus vonis kebiri yang diberlakukan diantara begitu banyak kasus pelecehan seksual selama ini. Diantaranya Herry Wirawan (36) yang memperkosa 13 santriwati di Bandung, M. Aris yang memperkosa 9 anak perempuan di bawah umur di Mojokerto, Rahmat Santoso Slamet yang perkosa 15 siswi di Surabaya, seorang ayah di Banjarmasin yang perkosa anak kandungnya, Dian Ansori yang memperkosa dan menjual bocah 13 tahun yang mana bocah tersebut merupakan korban pemerkosaan yang dititipkan ke lembaga yang ia pimpin.

Masih suburnya kejahatan seksual, tentu tidak lagi membuka kran perdebatan tentang pelaksanaan hukuman kebiri.Unsur hak asasi manusia bagi pelaku misalnya, tentu tidak dapat diperbandingkan dengan pertimbangan rusaknya hak asasi manusia korban dan keluarga korban yang juga turut terdampak trauma dengan segala bentuk resiko kerugian sosial maupun materi.

Sedangkan jika disebut kurang atau tidak efektif untuk mengatasi persoalan kejahatan seksual, maka tentu hal ini dipertanyakan.Hal ini disebabkan hukuman kebiri bukan sebatas menurunkan libido pelaku kejahatan, melainkan juga menurunkan super ego si pelaku yang merasa berkuasa untuk melakukan kejahatan kepada para korban yang dianggapnya lemah atau tidak berdaya, terutama kaum perempuan dan anak.

Pada akhirnya, penegakan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual terutama predator anak, seharusnya didukung oleh multi pihak tanpa membuka pintu perdebatan retorika tanpa tindakan nyata dalam menekan kejahatan tersebut.

————- *** —————

Tags: