Kebut Tol dan Revitalisasai APBS

Prastiyadi Dirut PT Teluk Lamong di dampingi Sekpoer PT Pelindo lll Irwan saat tanya jawab dengan para wartawan Kamis (21/5) kemarin.

Prastiyadi Dirut PT Teluk Lamong di dampingi Sekpoer PT Pelindo lll Irwan saat tanya jawab dengan para wartawan Kamis (21/5) kemarin.

Surabaya, Bhirawa
Pembangunan tol simpang susun dan revitalisasi APBS saat ini tengah dikebut pengerjaannya, upaya ini dilakukan agar kemacetan jalur Surabaya-Gresik tidak semakin parah saat Terminal Teluk Lamong mulai dioperasikan.
“Insya Allah dalam waktu dekat ini bisa secepatnya diselesaikan,,’ ungkap Prastiyadi Dirut PT Teluk Lamong di dampingi Sekpoer PT Pelindo lll Irwan saat tanya jawab dengan para wartawan Kamis (21/5) kemarin.
Menurut Irwan bukan hanya tol simpang susun yang akan dikebut, revitalisasai APBS juga akan dikebutnya. Dengan pengoperasian Terminal Multipurpose Teluk Lamong (TMTL), akan dapat dibuktikan bahwa Pelindo III, bukan hanya sekedar Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang hanya dapat mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan peninggalan Belanda yang usianya telah lebih dari 100 tahun.
Mengingat pengoperasian terhadap pelabuhan masa lalu, seperti halnya usaha perkeretaapian, telekomunikasi, pegadaian dan banyak BUMN lainnya, sudah didasari oleh payung hukum. Tudingan semacam itu, tandasnya lebih lanjut. Itu juga tak mau melihat kenyataan yang terjadi dilapangan, bahwa sejak berstatus Perjan, Perum hingga Perseroan Terbatas.
“Pelindo III sudah cukup banyak membangun berbagai fasilitas baru atas biaya sendiri seperti Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS), Terminal Peti Kemas Banjarmasin (TPKB), Terminal Multipurpose Bagendang di Sampit, Terminal Multipurpose Panglima Utar di Kumai, dan lain sebagainya” ujar pengamat pelabuhan dari ITS Raja Oloan Saut Gurning,” terangnya.
Segala kesibukan konsolidasi dan distribusi barang di terminal modern yang dibangun di perairan tak begitu jauh dengan jalur jalan antara kota Surabaya dengan Gresik tersebut, tetapi dengan sendirinya memerlukan akses jalan penghubung dengan “dunia luar”. Sebab gejala umum yang terjadi selama ini di Indonesia, ketika BUMN Pelabuhan membangun fasilitas dan infrastruktur pelabuhan, ternyata “kurang nyambung” dengan proyek pembangunan infratruktur jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini tidak saja terjadi pada pelabuhan “kecil” di Mekarputih dan Satui di Kalimantan Selatan, atau Bagendang dan Bumiharjo di Kalimantan Tengah, tetapi juga pada pembangunan Terminal Kalibaru di Tanjung Priok, Jakarta. [ma]

Rate this article!
Tags: