Foto: ilustrasi
Sidoarjo, Bhirawa
PNS yang sering menghilang saat jam kerja dan drop-dropan PNS yang hampir pensiun, kini sedang dihadapi Kec Candi, Kab Sidoarjo. Hal ini membuat pelayanan publik yang ingin diterapkan di kecamatan itu jadi tidak bisa maksimal.
Menurut Sekretaris Kec Candi, Ainun Amalia, para oknum PNS itu sudah sering ditegur dan dinasehati. Tapi kesan yang Nampak didengar dari telinga kanan, terus keluar dari telingi kiri. ”Kami dapat tambahan personil, tapi kok kesannya malah tambah masalah saja,” ujar Ainun Amalia, Selasa ( 28/4) kemarin.
Karena nasehat dan teguran yang dilakukan dianggap tak mempan, kini Ainun, hanya pasrah saja. Karena tak pernah beraktivitas di dalam kantor, maka menurut Ainun, berimbas pada TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai ) yang mereka terima tak bisa mencapai 100 %. ”Mereka tak berani protes, karena bila protes harus menghadap saya dan saya jelaskan apa sebabnya,” sebutnya.
Diakui Ainun, kini pemerintah harus melakukan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat. Karena tuntutan itu sehingga kini Kec Candi hanya bisa memberdayakan personil-personil PNS yang produktif saja.
Dalam kesempatan terpisah, disampakan Kasubag Tata Laksana Bagian Organisasi Pemkab Sidoarjo, M Sultoni SSos, Kec Candi termasuk salah satu dari 18 kecamatan di Kab Sidoarjo yang tahun 2015 ini dimonitoring dan dievaluasi program inovasi pelayanan publik yang dilakukannya. Tujuannya, agar pelayanan yang dilakukan bisa mempermudah dan mempercepat pelayanan pada masyarakat Sidoarjo. [ali]
