Kedaulatan Perairan

Provokasi kapal asing di perairan Natuna, Indonesia, wajib berakhir tanpa kompromi. Kapal nelayan (yang diperkuat dua kapal tentara penjaga pantai) China, harus dihardik tanpa negosiasi, sebagai bagian pertahanan kedaulatan. Teritorial laut Natuna, merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Indonesia berdasar penetapan UNCLOS (United Nations Convention on the Law Of the Sea). Penyelesaian provokasi kapal asing juga wajib berlanjut pada ranah pengadilan.
Bakamla (Badan Keamanan Laut) memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) melakukan patroli keamanan dan keselamatan. Berdasar UU Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, Bakamla, juga berwenang melakukan tindakan. UU Kelautan pada pasal 62 huruf c, merinci tupoksi Bakamla sebagai, “melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.”
Tupoksi yang tidak enteng, mengingat perairan Indonesia meliputi areal seluas 5,8 juta kilometer persegi. Di dalamnya terdapat ZEE seluas 2,55 kilometer persegi, termasuk perairan Natuna. Bakamla RI, diluar negeri kondang dengan sebutan IDN-CG (Indonesian Coast Guard). Korps ini dikenal memiliki personel handal, terdiri dari TNI Angkatan Laut (beserta korps marinir). Juga kalangan sipil profesional.
Berdasar rumusan UNCLOS tahun 1982, kriteria perairan teritorial negara meliputi jarak sampai 200 mil laut. Serta kelanjutan alamiah (natural prolongation) daratan di bawah laut maksimal seluas 350 mil laut, diukur dari batas dasar laut. Ironisnya, RRT (Republik Rakyat Tiongkok), tidak mengakui rumusan UNCLOS. Melainkan menerbitkan sepihak batas perairan melalui konsep “nine dash line (sembilan garis putus-putus).”
RRC sering bermasalah dengan negara tetangga, sejak tahun 2013. Antara lain, konflik dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, dan Vietnam. Terutama terhadap pulau Spratly. Pengadilan Arbitrase Persertikatan Bangsa-Bangsa (di Den Haag), pada tahun 2016, menolak klaim RRT. Walau perairan bernama Laut China Selatan(South China Sea), bukan berarti milik RRT. Natuna, memiliki jarak dua ribu kilometer dari daratan RRT. Jauh di luar rumusan UNCLOS 1982.
Kapal RRC telah berada di perairan ZEE Natuna, pada tanggal 19 dan 24 Desember 2019. Maka tidak perlu negosiasi terhadap provokasi kapal China yang berada di perairan Natuna. Hanya satu pilihan, usir. Jika membandel wajib ditangkap, dan diadili. Tindakan Bakamla dengan mengerahkan 8 KRI, merupakan tugas penindakan terhadap pelanggaran kedaulatan negara. Bisa berlanjut tindakan tegas, dengan pengerahan pasukan (TNI-AL).
Pekan lalu, kapal China Han Tan Cou, sudah ditembak di Natuna. Bisa jadi, penembakan serupa akan dilakukan pula. Namun penyelesian diplomasi tetap diupayakan. Pemerintah Indonesia telah melayangkan nota protes kepada pemerintah RRT. Sebagai negara bersahabat, perlu saling menghormati kedaulatan, berdasar etika, dan hukum internasional yang berlaku. Bukan sekadar kekayaan laut nasional yang dijaga. Tetapi kedaulatan teritorial negara.
“Nenek moyangku seorang pelaut…” Begitu bunyi syair lagu anak-anak (yang diciptakan oleh Ibu Sud, dekade 1960-an). Bukan sekedar lagu, melainkan kebanggan. Raja Bugis, Karaeng Pattengaloan (abad ke-18), juga sudah memiliki teropong bintang. Saat itu jumlahnya masih 5 unit sedunia. Saat ini bagai memiliki satelit. Sehingga tiada berani kapal asing mencuri ikan sampai di perairan laut Arafuru.
Hampir seluruh suku bangsa memiliki banyak kampung pesisir dengan tokoh penjelajah laut yang kondang. Banyak pelaut sekaligus menjadi pelindung (tentara) perairan. Tokoh-tokoh seperti Hang Tuah, Hang Jebat, dan Hang Lekir, dikenal sebagai pelaut yang tangguh menghadapi ombak. Juga tangguh mengalahkan perusuh perairan. Seperti tekad semboyan “Jalesveva Jayamahe,” di laut kita jaya.
——— 000 ———

Rate this article!
Kedaulatan Perairan,5 / 5 ( 1votes )
Tags: