Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Dr Gardjita Budi didampingi Gubernur Jatim Dr H Soekarwo dan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jatim Dr Ardo Sahak saat membuka Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Wilayah Barat Indonesia Tahun 2016 yang digelar di Hotel Mercure Surabaya, Senin (16/5).
Sinergi Program Aksi Pangan dan Gizi Menuju Kedaulatan Pangan Nasional
Pemprov, Bhirawa
Tahun 2016 merupakan langkah awal Pemerintah Pusat dalam upaya mentargetkan 1000 unit Toko Tani di Indonesia guna menjaga stabilitas harga pangan pokok di pasar. Di Jawa Timur saat ini sudah terdapat 136 Toko Tani dengan 68 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Pada Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Wilayah Barat Indonesia Tahun 2016 yang digelar di Hotel Mercure Surabaya, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Dr Gardjita Budi mengatakan, Toko Tani diperuntukkan guna membantu Gapoktan dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar.
“Prinsipnya Toko Tani tidak akan merugikan petani. Saat ini anggaran yang sudah terealisasi berkisar Rp 300 miliar. Dengan adanya Toko Tani, hal ini memungkinkan bagi petani untuk menjual produknya secara kompetitif dibandingkan harga pasar,” kata Gardjita Budi dalam sambutan Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota Wilayah Barat Indonesia.
Gardjita berharap tahun 2016 bisa terealisasi 1000 unit Toko Tani. Untuk 136 Toko Tani di Jatim, pihaknya pun berharap agar bosa secepatnya beroperasi. Nantinya 1 Gapoktan akan berpatner dengan minimal 2 Toko Tani di Indonesia. “Mudah-mudahan 136 Toko Tani di Jatim bisa segera beroperasi. Insyaallah bisa, mengingat produksi beras di Jatim sangat kuat, dan saya optimis sekali akan Toko Tani di Jatim,” ungkapnya.
Sedangkan Gubernur Jatim Dr H Soekarwo mendukung konsep Toko Tani. Menurut Gubernur, dengan adanya Toko Tani maka bisa mengakomodasi fungsi pemasaran dan menjaga stabilitas harga pangan pokok di pasaran. Dengan Toko Tani, petani akan lebih bergairah dalam meningkatkan produksi pangan pokok.
Disamping itu, lanjut Gubernur, Toko Tani akan memberikan jaminan harga pembelian dengan mempertimbangkan keuntungan petani yang wajar dan terjangkaunya harga eceran di masyarakat. “Toko Tani ini dapat membantu stabilitas harga pangan pokok di pasaran. Yang terpenting, pembelinya terlindungi, begitu juga dengan produsennya. Jadi sama-sama mempunyai keuntungan yang baik,” imbuh pria yang akrab dengan panggilan Pak De ini.
Senada dengan Pak Gubernur, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jatim Dr Ardo Sahak mengapresiasi adanya Toko Tani. Dengan jumlah Toko Tani di Jatim sebanyak 136 dan 68 Gapoktan, aturan Pemerintah Pusat menjelaskan bahwa 1 Gapoktan menunjuk 2 Toko Tani. Dan Toko Tani ini dibentuk guna pengendalian harga pasar terkait kebutuhan pokok utama Jatim, yakni beras.
Argdo mengaku, fenomena harga di pasaran yang terkadang tidak terkendali, dapat diatasi dengan Toko Tani. Jadi, disinilah Pemerintah turun tangan menstabilkan harga pasaran melalui program yang sudah disampaikan Kepala BKP Kementan, yakni program nasional melalui Kementan tahun 2016 ada sekitar 1000 unit Toko Tani.
“Di Jatim ada sekitar 136 unit Toko Tani dan 68 Gapoktan. Program ini merupakan pemberdayaan para petani melalui Gapoktan yang ada di Kabupaten/Kota di Jatim,” jelas Ardo.
Lebih lanjut, Ardo mengaku saat ini per Gapoktan mendapat kucuran dana dari Pemerintah sekitar Rp 200 juta. Fleksibelnya, untuk sementara ini Kementan tidak mengharuskan Gapoktan yang mendapat suport dana harus berbadan hukum. Namun hal ini diatasi dengan seleksi apakah Gapoktan tersebut benar-benar lembaga yang mempunyai kredibilitas.
“Sementara ini Kementan membebaskan pemberihan suport dana kepada Gapoktan. Jadi, permasalahan badan hukum tidak menjadi persoalan, asalkan lembaga itu benar-benar berkredibiltas,” pungkasnya.
Toko Tani Dapat Mengatasi Permainan Harga Pasar Jelang Lebaran dan Idul Fitri
Menjelang Lebaran dan Idul Fitri 1437 H, dampak yang terlihat di masyarakat adalah melambungnya harga kebutuhan pokok di pasaran. Adanya permainan harga pasar seperti ini dapat diatasi dengan program Kementerian Pertanian (Kementan), yakni melalui Toko Tani.
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jatim Dr Ardo Sahak mengatakan, permainan harga pasar dapat ditanggulangi dengan eksen dari Kementan. Salah satunya melalui program Toko Tani. Dengan adanya Toko Tani, pandangan yang diberikan kepada masyarakat yakni harga kebutuhan pokok jelang Lebaran dan Idul Fitri tidaklah terlalu tinggi seperti dugaan permainan harga di pasaran.
“Disinilah peran Pemerintah, melalui Toko Tani. Untuk dugaan permainan harga pasar jelang bulan Ramadan, nantinya kita bekerjasama dengan Bulog akan melakukan operasi pasar. Tujuannya untuk menstabilitaskan harga pangan di pasaran,” ungkap Dr Ardo Sahak.
Apakah nantinya Toko Tani hanya menjual komoiditi beras saja, Ardo mengiyakan hal itu. Namun, lanjut Ardo, tidak menutup kemungkinan untuk komoditi lainnya. Misalnya komiditi disamping beras adalah telur, daging, cabe, maupun barang merah. Intinya komoditi lainnya masih termasuk dalam sembilan bahan pokok.
“Memang fokus utamanya yakni beras, karena merupakan kebutuhan utama. Untuk komditi lainnya boleh saja dijual, asalkan masih berkaitan dengan sembilan bahan pokok yang sudah ada,” pungkas Ardo.
Sidang Regional Dewan Ketahanan Pangan Sebagai Ajang Komunikasi Kedaulatan Pangan Nasional
Guna pemantapan ketanganan pangan seluruh daerah Indonesia, Dewan Ketahanan Pangan (DKP) mengadakan Sidang Regional DKP Kabupaten/Kota 2016 wilayah Barat Indonesia di Provinsi Jawa Timur. Gelaran sidang yang dimulai tanggan 16-18 Mei 2016 ini bertemakan ‘Sinergi Program Aksi Pangan dan Gizi menuju Kedaulatan Pangan Nasional’.
Dihadiri sekitar 347 peserta yang diantaranya terdiri dari Bupati/Wali Kota, Sekretaris DKP provinsi, Sekretaris DKP Kabupaten/Kota, Pokja Ahli dan Pokja Khusus DKP wilayah Barat. Sidang Regional DKP ini mempunyai output mengenai kesepakatan Bupati/Wali Kota selaku DKP Kabupaten/ Kota tentang Sinergi Program Aksi Pangan dan Gizi menuju Kedaulatan Pangan Nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang diwakili Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Dr Gardjita Budi mengatakan, sidang regional DKP ini merupakan ajang silaturahmi antar Pimpinan Daerah, mulai dari Bupati/Wali Kota sampai tingkat bawah. Tujuannya untuk menyikapi kebutuhan pangan, khususnya bagaimana capaian kebutuhan pangan, kemandirian pangan dan kedaulatan pangan nasional.
“Sidang ini merupakan ajang mengkomunikasikan permasalahan pangan di daerah-daerah seluruh Indonesia. Tujuannya untuk meningkatkan komitmen Pimpinan Daerah dalam mendukung koordinasi DKP di daerah masing-masing dan mengevaluasi kebijakan dan program ketahanan pangan Kabupaten/Kota guna mewujudkan kedaulatan pangan nasional,” terang Dr Gardjita Budi.
Pria yang merangkap juga sebagai Sekretaris DKP Kementerian Pertanian ini mengaku, pangan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) tidak dapat dipisahkan. Pemenuhan pangan dengan kuantitas dan kualitas merupakan kebutuham dasar dan menjadi prioritas pembangunan nasional. Bahkan negara bertanggungjawab atas ketersediaan pangan masyarakat.
Untuk itu, Gardjita mengakui pentingnya peningkatan produktivitas pangan. Sebab, produksi pangan dalam negeri sangat diutamakan oleh negara. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Dimana pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri.
“Produksivitas pangan negeri harus ditingkatkan. Dalam proses ini konversi lahan sangat dibutuhkan, sebab kebutuhan produksi bahan pokok membutuhkan lahan lebih besar. Begitu juga terkait distribusi pangan yang perlu diperhatikan. Sebab sering terjadi produksi meningkat dan harganya pun meningkat, padahal hasinyal meningkat. Bertai faktor distribusi perlu ditingkatkan sehingga harga di masyarakat bisa diterima dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Jatim Dr Ardo Sahak berterima kasih atas berjalannya sidang regional wilayah Barat yang diselenggarakan di Jatim. Artinya, sidang ini memberikan motivasi dan semangat untuk mencapai ketahanan pangan secara nasional dan di Jatim.
Nantinya konsep maupun gagasan yang tertuang pada sidang akan berimbas juga di Kabupaten/Kota. Ardo berharap, apapun keputusan dari sidang regional dapat diterima dengan baik, guna terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Dan diharapkan nantinya hasil dari sidang regional dipakai dalam pembelajaran bagi ketahanan pangan di daerah satu dengan daerah lainnya.
“Harapan kami, apapun hasilnya dalam sidang regional dapat diterima dengan baik. Intinya kan guna terciptanya kedaulatan pangan nasional. Sekaligus sebagai pembelajaran bagi ketahanan pangan di daerah satu dan daerah lainnya,” pungkasnya. [bed]
