Freddy Poernomo
‘Jadi, bukan karena kinerjanya tidak bagus’
DPRD Jatim, Bhirawa
DPRD Jatim menyikapi enam institusi di lingkungan Pemprov Jatim yang serapan anggarannya masuk dalam kategori rendah atau di bawah 12.5 persen. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Freddy Poernomo menyebut Jatim akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan, baik inspektorat, internal maupun penegak hukum.
“Sekarang ini memang lagi ketat-ketatnya pengawasan, mulai dari inspektorat, internal OPD maupun aparat. Kalau memang tidak dibutuhkan ngapain dipaksakan, jadi harus sesuai dengan realitas kebutuhan,” kata Freddy saat dikonfirmasi Bhirawa, Senin (29/7) kemarin.
Enam Institusi yang serapan anggarannya masuk dalam kategori merah tersebut lima di antaranya adalah SMK, dan satu sisanya adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim yakni Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim.
Menurut Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini menjelaskan program-program yang memang telah disiapkan tidak menjadi skala prioritas. Hal ini dipastikan Freddy bahwa OPD tersebut lantaran faktor kehati-hatian dalam membelanjakan anggaran. “Jadi, bukan karena kinerjanya tidak bagus. Tapi karena faktor kehati-hatian. Kalau tidak terserap bukan berarti tidak mampu,” jelasnya.
Freddy pun mengakui saat ini sudah tidak ada anggaran gelondongan di Jatim. Sebab, pihaknya pernah melakukan protes lantaran anggaran tersebut tidak jelas dipakai untuk keperluan apa saja. “Sekarang ini sudah tidak ada anggaran gelondongan karena dulu pernah saya protes,” urainya.
Freddy yang juga Politisi Partai Golkar ini membeberkan anggaran untuk pendidikan sendiri 20 persen, kesehatan 10 persen dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman sebanyak 5 persen dari APBD. Hal ini lantaran tiga institusi telah diatur sesuai Undang-undang 23.
“Kami berharap akuntabilitas jajaran OPD harus tetap transparan, khususnya terkait anggaran. Apalagi Gubernur Khofifah Indar Parawansa memberikan SPP gratis bagi SMA/SMK,” pungkasnya.
Diberitakan Bhirawa sebelumnya, di lingkungan Pemprov Jatim sendiri untuk serapan anggaran yang paling bagus dilakukan oleh SMKN 4 Malang sebesar 67,85 persen, lalu Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sebesar 56,55 persen, DPRD Jatim 53,26 persen dan Biro Humas 52,36 persen.
Sebelumnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim juga mencatat, terdapat 5 SMK dan 1 OPD Pemprov Jatim yang termasuk merah. Ada 96 entitas yang meliputi OPD, Unit Pelayanan Teknis (UPT), UPT Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan non UPT BLUD seperti SMK. Untuk nomor 1 – 48 serapannya berkategori hijau, Kemudian nomor 49 – 89 berkategori kuning. Sedangkan untuk nomor 90 – 96 berkategori merah.
Kepala BPKAD Jatim Jumadi mengatakan, Realisasi anggaran di sejumlah instansi Pemprov Jatim masih harus dioptimalkan. Khususnya untuk instansi yang berkategori kuning bahkan merah. Serapan anggaran untuk kategori merah masuk kategori paling rendah di bawah 12,5 persen.
“Rata-rata yang berkategori merah itu adalah SMK yang merah ada 5. Yakni SMKN 1 Kalibaru Banyuwangi, SMKN Pasuruan, SMKN 11 Malang, SMK5 Jember, dan SMKN 1 Glagah Banyuwangi,” tutur Jumadi,
Rendahnya serapan anggaran sejumlah SMK ini, menurut Jumadi harus mendapakatkan supervisi ketat dari Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim. “Dindik Jatim harus melakukan supervisi ketat, kenapa SMK lainnya bisa hijau kok ini merah,” tambahnya.
Jumadi mengatakan, untuk OPD yang serapannya rendah atau kategori merah adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Jatim. Serapan dinas ini hanya 15,45 persen. “Untuk cipta karya bisa juga berubah ke kategori hijau karena perencanaan dan konstruksi satu tahun anggaran. Dinas ini mendapatkan anggarannya Rp 300 miliar lebih. Dan awal-awal biasanya Dinas ini hanya menyelesaikan perencanaan,” ungkapnya. [geh]
