Kejaksaan Fokus Atensi Pengelolaan Migas di Jatim

karikatur mafia-minyakKejati Jatim, Bhirawa
Tak mau kecolongan seperti kasus korupsi yang menyeret mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron,, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim menyoroti kegiatan pengelolaan serta eksplorasi minyak dan gas (Migas) di Jatim.
Atensi yang diberikan Kejati Jatim difokuskan di Jatimj, terlebih didaerah yang rawan penyalagunaan pengelolaan Migas. Adapun kawasan yang menjadi sorotan Kejaksaan, yakni di kawasan Madura. Seperti daerah Bangkalan, Sampang, dan yang paling besar potensi pengelolahan Migas terletak di wilayah Sumenap.
“Kami tetap akan menyoroti pengelolahan dan eksplorasi migas di daerah Jatim. Terlebih lagi di Sumenep yang terkenal dengan potensi migasnya,” terang Asisten Intelijen (Asintel) Abdul Azis, usai upacara peringatan Hari Antikorupsi di kantor Kejati Jatim, Selasa (9/12).
Menurut Azis, guna menghindari adanya dugaan penyalagunaan pengelolahan dan eksplorasi migas, pihaknya akan terus menyoroti eksplorasi migas di Kabupaten Ujung Timur Pulau Madura (Sumenep) itu. Tak hanya menyoroti pengolahannya, Asintel pengganti Andi Herman ini menghimbau agar masyarakat melaporkan segala dugaan adanya penyalagunaan migas.
“Apabila masyarakat mempunyai data terkait adanya penyalagunaan pengelolahan migas di Jatim, kami sebagai Korps Adhyaksa siap untuk menindaklanjuti data itu,” tegas Azis.
Pria asal Sampang Madura ini menjelaskan, apapun data yang diperoleh masyarakat, nantinya akan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan. Tentunya data yang diberikan harus merujuk pada dugaan penyalagunaan yang dimaksudkan. “Dari data itu, tim Jaksa akan melakukan penyelidikan lanjutan atas laporan tersebut,” ungkapnya.
Sementara Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Febry Adriansyah menambahkan, pengusutan penyalahgunaan migas bisa dilakukan dengan dua cara. Dengan cara singkat atau melalui proses panjang. Untuk cara singkatnya, diterangkan Febry, yakni dengan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) seperti KPK.
“Seperti halnya OTT yang dilakukan KPK, antara penyidik diinstitusi ini harus mempunyai persamaan pandang dalam melakukannya,” terang Febry.
Selama ini, lanjut Febry, Kejaksaan bukan tidak membidik pengelolaan migas di Jatim. Berbeda dengan KPK, Kejaksaan perlu waktu lama dalam melakukanpengusutan. Misalnya, penyelidik pidana khusus (pidsus) harus mengumpulkan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket).
“Contoh pengusutan oleh kejati yang sampai saat ini masih jalan adalah kasus migas di PT PAMI di Pasuruan,” urainya.
Diakui Febry, dalam pengusutan kasus migas ada beberapa kendala yang ditemui tim pidsus Kejaksaan. Selain minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) dibagian pidana khusus, Kejaksaan juga minim akan fasilitas informasi teknologi (IT) seperti yang dimiliki KPK. “Proses OTT harus disertai dan membutuhkan fasilitas IT yang memadai,” tegasnya.
Dalam rilis yang disampaikan Kejati Jatim, satu di antara beberapa kasus menonjol yang saat ini ditangani Kejati adalah kasus dugaan korupsi pengelolaan suplai migas di Kabupaten Sampang. Kasus ini menjerat mantan Bupati Sampang Noer Tjahja dan dua bekas Direktur PT Sampang Mandiri Perkasa (SMP) Hari Oetomo dan Muhaimin.
“Sebentar lagi kasus ini segera disidangkan di Pengadilan Tipikor,” tandas Wakil Kepala Kejati Jatim Martono. [bed]

Tags: