Kejaksaan Negeri Tulungagung Bidik Perkara Proyek Jalan Dinas PUPR

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung, Agung Tri Radityo

Tulungagung, Bhirawa
Kejaksaan Negeri Tulungagung saat ini tengah melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung. Kasus tersebut adalah proyek pelebaran jalan dan pembangunan jalan beton pada tahun 2018.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Tulungagung, Agung Tri Radityo, Jumat (12/3), mengungkapkan setelah dilakukan penyelidikan sejak Januari 2021 lalu kini kasus dugaan praktik tipikor di Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung sudah naik ke penyidikan. “Sprint (surat perintah) penyidikan dari pidana khusus sudah keluar pada pertengahan Februari lalu,” ujarnya.

Agung mengaku Kejaksaan Tulungagung belum menetapkan satu tersangka pun dalam kasus ini. Meski beberapa waktu lalu sudah melakukan pemeriksaan saksi dan pemintaan keterangan saat penyelidikan pada beberapa orang. Di antaranya ASN, konsultan pengawas dan rekanan pelaksana proyek. “Salah satu fungsi proses penyidikan sekarang untuk mengumpulkan alat bukti guna nanti menetapkan tersangka,” sambungnya.

Selanjutnya ia menyatakan, meski sudah memperkirakan kerugian negara yang timbul akibat kasus tersebut mencapai miliaran rupiah, namun Kejaksaan Tulungagung akan melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keungan dan Pembangunan (BPKP) Jatim untuk memastikan jumlah kerugian negara itu.

Terkait modus dugaan praktik korupsi yang dilakukan, Agung menyebut proyek tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak kerja, sehingga mengakibatkan kerugian negara. “Tidak sesuai spek nya itu semisal ketebalan beton untuk jalan yang seharusnya 20 cm dikurangi menjadi 18-19 cm. Apalagi itu berkilometer,” tuturnya.

Soal titik atau lokasi ruas jalan yang terjadi dugaan korupsi saat pengerjaannnya, pria berkacama ini mengatakan lebih dari dua lokasi. Di antaranya berada di wilayah Kecamatan Sendang dan Kecamatan Kalidawir.

Lebih lanjut Agung membeberkan selain kasus dugaan korupsi di Dinas PUPR, Kejaksaan Tulungagung kini juga tengah memproses kembali dugaan praktik tipikor di PDAM Tulungagung. Yakni, terkait pemasangan jaringan PDAM untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tahun 2016-2019.

Sebelumnya, dalam kasus yang lain, mantan Kabag Perawatan PDAM Tulungagung, Djoko Hariyanto, telah divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor di Surabaya dengan hukuman empat tahun penjara, denda 200 juta subsider enam bulan penjara dan membayar uang pengganti sebesar Rp 135 juta. Ia dinyatakan bersalah atas kasus yang merugikan negara sampai Rp 1,3 miliar itu. (wed)

Tags: