Kejanggalan Keuangan PD RPH Dipersoalkan

Pemkot Surabaya, Bhirawa
Perusahaan Daerah (PD) Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya, nampaknya harus kembali gigit jari. Padahal, Kamis (21/9) kemarin baru saja mendapatkan angin segar dari Komisi B DPRD Surabaya yang memberikan sinyal lampu hijau untuk usulan penyertaan modal revitalisasi RPH pasca melakukan sidak ke PD RPH.
Hal ini disebabkan Wali Kota Tri Rismaharini kembali menunjukkan sikap penolakan terhadap rencana penyertaan modal yang diminta oleh PD RPH kepada Pemkot Surabaya sebesar Rp 30 miliar.
Namun meskipun permintaaan revitalisasi bangunan di PD RPH Surabaya sebesar Rp 30 miliar ditolak oleh Risma, namun tidak menciutkan nyali Dirut Rumah Potong Hewan Teguh Prihandoko.
Untuk mewujudkan keinginan tersebut, Dirut  PD RPH juga  mengandeng Komisi B DPRD Kota Surabaya agar turut serta mendesak Wali Kota Surabaya untuk segera merealisasikan revitalisasi bangunan RPH tersebut.
Sikap penolakan Risma tersebut rupanya bukan tanpa alasan. Risma mengaku trauma jika harus menyertakan modal untuk saat ini. ”Aku harus analisa. Aku gak mau kalau uang itu belum clear. Aku gak mau menyertakan. Terus terang aku trauma,” tutur Risma kepada wartawan, Senin (25/9).
Lebih lanjut dikatakan Risma, bahwa saat ini pihaknya telah menggandeng pihak Kejaksaan Tanjung Perak untuk memeriksa keuangan di PD RPH. ”Saya kasih tahu ya ini masih tak laporkan ke kejaksaan karena aku curiga ada uang yang hilang,” lanjut Risma. Risma juga menyebutkan alasannya memilih Kejaksaan Tanjung Perak lantaran sudah tahu kredibilitas Kajari Tanjung Perak.
”Kajarinya orangnya menakutkan. Kajarinya mantan KPK,” katanya.
Menanggapi tudingan tersebut, Dirut PD RPH Surabaya Teguh Prihandoko menjelaskan bahwa terkait manajemen yang amburadul itu karena dosa jajaran manajemen masa lalu dan ia sendiri baru menjabat sekitar 8 bulan di PD RPH.
”Kalau Ibu Wali Kota mengatakan manajemen amburadul di PD RPH, itu kan dosa masa lalu, saya baru menjabat Dirut 8 bulan di RPH. Itu bukan eranya saya,” kata Teguh Prihandoko.
Teguh blak-blakan gajinya menjadi Dirut PD RPH hanya Rp 8 juta per bulan, atau lebih kecil dari gaji yang diterima sebelum dirinya menjabat Dirut PD RPH saat ini.  “Kalau memang Bu Wali Kota menginginkan saya mundur dari jabatan Dirut, saya siap mundur,” tegasnya.
Teguh menjelaskan bahwa modal yang ada di PD RPH sekarang ini tinggal Rp1 miliar. Sedangkan karyawannya sekitar 80 orang yang menurutnya terlalu banyak.  ”Seharusnya hanya 40 Orang sudah cukup untuk mengakomodir kinerja yang ada di PD RPH,” pungkasnya. [dre]

Tags: