Yeni Puspita
Yeni Puspita
Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Probolinggo saat ini tengah kerja keras. Di bawah komando Yeni Puspita selaku Kajari Probolinggo, semua berkomitmen untuk menciptakan dan mempertahankan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada 2021.
Langkah yang awal dilakukan Yeni adalah dengan menggelar apel ‘Komitmen Bersama dalam Rangka Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, Mempertahankan Wilayah Bebas dari Korupsi Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Tahun 2021’. Agenda yang dilaksanakan di halaman Gedung Korps Adhyaksa tersebut mengundang jajaran Forkopimda Kota Probolinggo.
“Penandatangan komitmen bersama dalam upaya memberikan dukungan kepada Kejari Kota Probolinggo untuk mencapai WBBM,” terang perempuan yang pernah menjabat sebagai Kajari Pesisir Selatan, Sumatera Barat itu.
Prestasi Kejari Kota Probolinggo di tahun lalu juga patut untuk diacungi jempol. Sebab, pada 21 Desember 2020, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengganjarnya sebagai satuan kerja dengan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) satu-satunya di Kota Probolinggo.
Untuk 2021, Yeni berkomitmen untuk terus melanjutkan program dan aplikasi yang telah berjalan. Antara lain program ‘Si Jamal’ (Jaksa Masuk Mall) (Mall Pelayanan Publik Kota Probolinggo), program ‘Sobat Ali’ (Solusi Pengembalian Barang Bukti) dan beberapa aplikasi antara lain ‘Sipede’ (Sistem Persuratan Digital, CJS/Criminal Justice System dan E-Tilang).
“Di tahun 2021 akan meluncurkan program Jaksa Masuk Pasar sebagai upaya preventif dalam pungutan liar kepada masyarakat yang dilakukan oknum, untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi serta memberikan pelayanan hukum gratis kepada masyarakat,” tandasnya.
Selaku Kajari Kota Probolinggo, Yeni juga memimpin langsung rapat staf dan Koordinasi Tim Pembangunan Zona Integritas WBK/WBBM pada Kejari Kota Probolinggo yang diikuti oleh Para Kasi, Jaksa dan Staf Kejari Kota Probolinggo. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sinergi dan integritas serta terus memperbaiki sarana maupun prasarana untuk melayani masyarakat Kota Probolinggo agar lebih baik lagi.
Dengan adanya proses reformasi birokrasi diharapkan kedepan akan terwujud good governance dengan tercapainya tingkat kepercayaan masyarakat (public trust). Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.
Adapun keenam sub tim pembangunan tersebut adalah yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Diharapkan dengan terbentuknya tim kerja ini, tahun 2020 Kejaksan Negeri Kota Probolinggo dapat meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, tambah Yeni. [wap]
